Kompas TV nasional berita kompas tv

Ini Alasan Dewas KPK Menolak Diberi Mobil Dinas

Sabtu, 17 Oktober 2020 | 09:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Pengawas KPK menolak usulan pemberian mobil dinas untuk Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK

Pengadaan mobil dinas baru akan masuk anggaran KPK tahun 2021.

Pemberian mobil dinas dianggarkan untuk para Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.

Penolakan terhadap pengadaan mobil dinas KPK dilontarkan dewan pengawas dengan sejumlah alasan.

Mulai tidak dilibatkan dalam pembahasan anggarannya hingga kewajiban memberi contoh bagi aparatur negara lainnya.

Sementara itu anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan apabila KPK menolak pemberian mobil dinas.

DPR hanya bertugas menyetujui dan mengesahkan anggaran yang diajukan pemerintah.

KPK dinilai memiliki hak yang sama dengan unsur pemerintahan lainnya untuk mendapatkan fasilitas transportasi.

ICW menilai pengadaan mobil dinas baru bisa mempengaruhi citra KPK di mata publik.

Besarnya anggaran pengadaan mobil dinas menandakan pejabat KPK tidak peka pada kondisi masyarakat yang terpukul akibat pandemi Covid-19.

ICW meminta dewan pengawas KPK segera memanggil para pimpinan untuk mengklarifikasi hal itu.

Dalam rencana anggaran 2021, Ketua KPK akan mendapat mobil dinas yang dianggarkan Rp 1,45 miliar berkapasitas mesin 3.500 CC.

Sedangkan Wakil Ketua KPK mendapat anggaran mobil dinas masing-masing senilai Rp 1 miliar dengan kapasitas mesin yang sama.

Selain pimpinan KPK, lima anggota Dewan Pengawas KPK juga mendapatkan anggaran mobil dinas total senilai lebih dari Rp 3,5 miliar atau masing-masing anggota dewas mendapat jatah Rp 702 juta dengan kapasitas mesin 3.500 CC.

Editor : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:07
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TERUS DORONG PEMBANGUNAN 27 KAWASAN INDUSTRI BARU   SATGAS COVID-19: PERSENTASE KASUS AKTIF DI INDONESIA TERUS MENURUN   GUGUS TUGAS COVID-19 PROVINSI BANTEN SEBUT 70 PERSEN MASYARAKAT SUDAH PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   PANDEMI COVID-19, DINAS KESEHATAN LAMPUNG MINTA PEMBUKAAN BIOSKOP DI ZONA MERAH DIKAJI ULANG   BUPATI BOGOR ADE YASIN TEKANKAN TEMPAT WISATA WAJIB BATASI 50 PERSEN JUMLAH PENGUNJUNG   MENDAG AGUS SUPARMANTO: DAYA SAING EKSPOR PRODUK HALAL INDONESIA TERGANJAL SERTIFIKASI   KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEBUT PENGENDALIAN IMPOR PRODUK HALAL JAGA PASAR DOMESTIK   MENAKER IDA FAUZIYAH JAMIN UU CIPTA KERJA TETAP MENYEJAHTERAKAN PEKERJA   KKP: PEMERINTAH TARGETKAN 10 PERSEN DAERAH PERAIRAN NASIONAL JADI KAWASAN KONSERVASI PADA 2030   ANTISIPASI LONJAKAN PASIEN, RSUD SOEDARSO PONTIANAK DIRIKAN TENDA DARURAT UNTUK RUANG IGD   PRESIDEN YAKIN PEREKONOMIAN INDONESIA YANG MENGALAMI KONTRAKSI AKIBAT PANDEMI AKAN SEGERA PULIH   PRESIDEN JOKOWI SEBUT PANDEMI COVID-19 TAK HAMBAT UPAYA REFORMASI STRUKTURAL   KAWAL LALU LINTAS LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER, POLDA METRO JAYA KERAHKAN 749 PERSONEL   SEKDA BALI DEWA MADE INDRA MINTA SATPOL PP AWASI TEMPAT WISATA SAAT LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER