Kompas TV kolom budiman tanuredjo

UU Cipta Kerja, Ujian untuk MK di Era Jokowi - Opini Budiman Eps.25

Sabtu, 17 Oktober 2020 | 09:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Protes publik atas UU Kontroversial Omnibus Law bisa dipastikan akan bermuara di Mahkamah Konstitusi.

Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR akur menyebutkan kelompok yang tidak puas silakan bawa ke MK.

Saat revisi UU KPK ditolak  publik, Pemerintah dan DPR pun menganjurkan agar ketidakpuasan publik dibawa ke mahkamah konstitusi.

Argumen itu bisa saja dimaknai sebagai kanalisasi demokrasi.

MK berwenang menguji materi UU terhadap konstitusi, membubarkan partai politik, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, menyelesaikan senegketa pemilu dan menguji putusan DPR atas impeacment terhadap Presiden.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja tampaknya akan menjadi ujian independensi bagi MK.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah mimpi besar Presiden Jokowi untuk mengairkan investasi karena berbelitnya birokrasi perizinan.

Namun, dalam praktik legislasi boleh jadi RUU Omnibus Law kedodoran. Draf yang beredar pun banyak versi  sehingga memicu kecurigaaan dan protes pun muncul di sejumlah tempat.

Bagi kelompok kritis, gugatan ke MK akan dipandang sia-sia karena MK diangggap telah “dikondisikan” oleh DPR dan Pemerintah.

Terlepas dari realitas dan kecurigaan itu, MK adalah jalan konstitusional yang tersedia.

Dalam sejarahnya, MK pernah membatalkan seluruh isi UU 27/2004 tentang UU komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Ketua MK Jimly Asshidiqie dalam sidang 24 oktober 2006 membatalkan secara keseluruhan UU KKR. UU KKR yang dibuat di era Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menyelesaikan pelanggaran ham masa lalu dibatalkan MK.

MK juga pernah membatalkan Perpu UU MK yang diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono dan sudah disetujui DPR.

MK di era ketua MK Mahfud MD pernah begitu progresif merespon dinamika di masyarakat soal kasus cicak buaya. MK memerintahkan KPK menyerahkan rekaman hasil sadapan dan memutarnya di MK sehingga terbongkarlah praktik mafia.

Perdebatan di MK bisa saja mempersoalkan uji formil menyangkut proses RUU Omnisbus Law Cipta Kerja.

Meski dalam sejarahnya, MK sangat jarang memutuskan soal uji formil. Tapi apapun sebagai konstribusi dalam perkembangan hukum koinstitusi uji formil terhadap UU Omnisbus Law Cipta Kerja tetap perlu dilakukan yang harus disiapkan justru delik dan konstruksi hukum.

Perdebatan kedua menyangkut soal uji materi. Uji materi terhadap sebuah pasal harus dikonstruksikan dengan pasal acuannya di konstitus. Misalnya pasal soal pengurangan pesangon bertentangan dengan bagian mana di konstitusi jadi dalil konstitusionalistas itu jadi sangat penting.

Editor : Theo Reza



BERITA LAINNYA


Peristiwa

Tabrak Pohon, Truk Terguling ke Sawah

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 23:40 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
02:35
SEBANYAK 831 ORANG LUKA-LUKA DAN 28 LAINNYA TEWAS AKIBAT GEMPA BERMAGNITUDO 7 DI TURKI   SEBANYAK 51 ORANG DAN 2 LAINNYA TEWAS AKIBAT LEDAKAN PIPA GAS DI KOTA SAMAWAH, IRAK   PETENIS NOMOR DUA DUNIA, SIMONA HALEP, POSITIF TERINFEKSI KORONA   MANTAN AKTOR JAMES BOND, SEAN CONNERY, MENINGGAL DUNIA PADA USIA 90 TAHUN   PEBALAP LEWIS HAMILTON JADI YANG TERCEPAT PADA SESI LATIHAN BEBAS PERTAMA FORMULA 1 GRAND PRIX EMILIA ROMAGNA   RUSIA JANJI BANTU ARMENIA JIKA PERANG MELAWAN AZERBAIJAN SUDAH MENYENTUH YEREVAN   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD MINTA MASYARAKAT TAK ANARKISTIS TANGGAPI PERNYATAAN PRESIDEN PERANCIS   SLOVAKIA MULAI PENGUJIAN VIRUS KORONA SECARA MASSAL   SATGAS COVID-19 SUKABUMI: 31 WISATAWAN YANG SEDANG BERWISATA REAKTIF DARI HASIL TES CEPAT KORONA   SATGAS COVID-19: 739.722 SDM TENAGA KESEHATAN SUDAH DISIAPKAN UNTUK VAKSINASI KORONA   PEMPROV JABAR TETAPKAN UMP 2021 SAMA SEPERTI UMP 2020 SEBESAR RP 1.810.351   PEMKOT JAKSEL: HINGGA AKHIR OKTOBER 2020, VAKSINASI RABIES MENCAPAI 70% DARI TARGET 6.500 EKOR HEWAN PELIHARAAN   KEMENTERIAN PUPR: CAPAIAN PEMBANGUNAN PROGRAM SEJUTA RUMAH PER 26 OKTOBER 2020 SEBANYAK 532.254 UNIT   BNPB: TERHITUNG DARI 1 JANUARI-31 OKTOBER 2020, ADA 2.402 BENCANA DI INDONESIA