Kompas TV nasional politik

KPK Akui Tak Libatkan Dewas dalam Pengadaan Mobil Dinas Baru

Sabtu, 17 Oktober 2020 | 07:30 WIB
kpk-akui-tak-libatkan-dewas-dalam-pengadaan-mobil-dinas-baru
Logo KPK di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. (Sumber: KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengaku tidak tahu menahu terkait pengadaan mobil dinas baru untuk para pejabat lembaga antirasuah tersebut. KPK mengakui hal tersebut.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penganggaran mobil dinas merupakan wewenang Sekretariat Jenderal KPK.

"Ini kan melihatnya dari sisi anggaran KPK secara keseluruhan yang di dalamnya antara lain adalah rencana untuk pengadaan mobil dinas. Kalau kemudian berbicara mengenai anggaran ini, memang leading sector-nya ada di kesekjenan," kata Ali dalam konferensi pers, Jumat (16/10/2020), dikutip dari Kompas.com.

Dituturkan Ali, rencana pengadaan mobil dinas baru untuk para pejabat KPK itu sudah melalui mekanisme penyusunan anggaran 2021.

KPK menghormati sikap Dewas KPK yang menolak penganggaran pembelian mobil dinas untuk mereka. "Kami menghormati apa yang disampaikan oleh pihak Dewas dan itu adalah bagian dari dinamika dan diskusi di internal KPK," ujar Ali.

Lanjut Ali, dengan penolakan Dewas KPK tersebut, menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga antirasuah untuk meninjau ulang rencana pengadaan mobil dinas baru.

"Kami sungguh-sungguh memperhatikan, baik itu masukan dari masyarakat, dari siapapun yang kami juga mengikuti terkait dengan perekmbangan itu. Oleh karena itu, kami meninjau ulang untuk pembahasan terkait dengan rencana pengadaan mobil dinas ini," kata Ali.

Penulis : Hariyanto Kurniawan

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:54
TARGETKAN 77,5 PERSEN PARTISIPASI PADA PILKADA 2020, KPU GANDENG KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT   KPK PANGGIL SEMBILAN SAKSI DALAM KASUS KORUPSI STADION MANDALA KRIDA YOGYAKARTA   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM: SELEKSI GURU PPPK DILAKUKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN   MENKEU SRI MULYANI SEBUT TERUS JAGA APBN TETAP SEHAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19   WAPRES MINTA MENTERI BUMN CARI MODEL BISNIS YANG BISA MENGEMBANGKAN BANK WAKAF MIKRO   KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN: INDUSTRI MANUFAKTUR RI MASIH DALAM KESIAPAN AWAL MENUJU PENERAPAN INDUSTRI 4.0   MENAKER IDA FAUZIYAH: PANDEMI COVID-19 CIPTAKAN TATANAN DUNIA KERJA BARU   PHRI: DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DAPAT PULIHKAN PARIWISATA DAERAH   WAKIL KETUA KOMISI IX: PENGURANGAN LIBUR AKHIR TAHUN UNTUK CEGAH KERUMUNAN   SERIKAT PETANI INDONESIA AJUKAN PERMOHONAN UJI MATERI UU CIPTA KERJA KE MK   PEMKAB BANYUMAS BENTUK TIM "TASK FORCE" UNTUK BUBARKAN KERUMUNAN YANG BERPOTENSI JADI KLASTER COVID-19   SEKOLAH TATAP MUKA SAAT PANDEMI, KADISDIK KALBAR SUGENG HARIADI: ORANGTUA BERHAK TAK IZINKAN ANAKNYA MASUK SEKOLAH   KEPALA DISDIKPORA KARAWANG ASEP JUNAEDI SEBUT SEKOLAH DI KARAWANG SIAP BERLAKUKAN BELAJAR TATAP MUKA   BPOM BANTU TINGKATKAN KAPASITAS REGULATOR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PALESTINA