DPR Tak Masalah Jika Mobil Dinas Ditolak KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengatakan, bahwa pihaknya tak mempermasalahkan apabila KPK menolak pemberian mobil dinas yang dianggarkan pemerintah.

“Karena KPK mitra kerja komisi 3, maka dibahas RAPBN nya KPK di komisi 3. Dalam ajuannya, dalam hal ini komisi 3, ada anggaran mobil dinas. Ini tentu yang mengajukan pemerintah. Pemerintah mengajukan tentu karena ada pembicaraan.”ujar Arsul saat diwawancara KompasTV.

Baca Juga: Mobil Dinas Mewah, ICW Sebut KPK Tunjukkan Keserakahan

“Tentu kami lihat, apakah perlu, adanya pengadaan mobil dinas yang baru. Nah kami lihat memang, sudah beberapa tahun, pimpinan KPK tidak melakukan pengadaan mobil dinas baru.” Lanjutnya.

Arsul mengatakan bahwa pihaknya hanya bertugas untuk mengesahkan dan menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah.

Baca Juga: Dewas Tolak Mobil Dinas Mewah untuk KPK

Termasuk, pengadaan mobil dinas, Arsul menilai KPK memiliki hak yang sama dengan unsur pemerintahan lainnya, untuk mendapatkan fasilitas transportasi.

Sebelumnya,  pimpinan, dewan pengawas, dan jajaran petinggi KPK rencananya akan diberikan mobil dinas, dari RAPBN yang telah disetujui DPR.