Kompas TV bisnis kompas bisnis

Jakarta PSBB Transisi, Ini Penjelasan Aturan untuk Rumah Makan, Taman Wisata dan Kegiatan Indoor

Selasa, 13 Oktober 2020 | 00:15 WIB

KOMPAS.TV - Ibu kota Jakarta kembali ke PSBB transisi. Ada beberapa kegiatan usaha yang akhirnya diperbolehkan beroperasi. Ada pula yang aktivitas usahanya dapat dijalankan lebih leluasa lagi, mari kita ambil 3 contoh.

Pertama, kelompok restoran, rumah makan dan kafe. Setelah diperbolehkan hanya pesan antar dan pesan bawa pulang. 

Kini, bisnis rumah makan diizinkan untuk menerima tamu untuk makan di tempat, mulai pukul 6 pagi hingga 9 malam.

Beberapa protokol yang harus dipatuhi, adalah kapasitas maksimal rumah makan hanya 50 persen.

Jarak antar meja dan kursi minimal 1,5 meter, kecuali untuk 1 domisili. Pengunjung dilarang berpindah-pindah. Sterilisasi alat makan dan minum.

Kemudian, live musik dapat dilakukan dengan jaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan. Terakhir, pelayan harus memakai masker, face shield dan sarung tangan.  

Beberapa aturan juga diterapkan di aktivitas indoor, jika ingin mengadakan rapat, workshop, seminar, teater dan tayangan bioskop.

Sedikit berbeda di kapasitas maksimal 25 persen. Serta pelayanan makanan dilarang dalam bentuk prasmanan.

Pemprov DKI Jakarta mengajukan syarat tambahan ketentuan buka, dimana pengelola gedung, harus mengajukan permohonan persetujuan teknis.
Nah bagaimana dengan taman rekreasi dan pariwisata, seperti Ancol, Taman Mini dan Ragunan.

Syarat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus covid-19 adalah kapasitas maksimal bagi pengunjung 25 persen.

Pembelian tiket wajib secara daring. Pengunjung usia di bawah 9 tahun dan di atas 60 tahun, dilarang masuk.

Kemudian, ada pembatasan jumlah pengunjung wahana dan transportasi keliling.
 

Penulis : Anjani Nur Permatasari



BERITA LAINNYA


KOMPAS BISNIS

Ambisi BP di Bisnis SPBU Indonesia

Rabu, 25 November 2020 | 15:01 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
15:04
DALAM PENGAMANAN NATAL & TAHUN BARU, POLRI AKAN GELAR OPERASI LILIN MULAI 23 DESEMBER 2020 HINGGA 4 JANUARI 2021   POLRI KERAHKAN 191.584 PERSONEL UNTUK AMANKAN NATAL & TAHUN BARU 2021   WAPRES MA’ARUF AMIN INGATKAN PELAKU INDUSTRI "FINTECH" PERKUAT KEAMANAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT   WAPRES MA'RUF AMIN: PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKNOLOGI FINANSIAL ATAU “FINTECH” DI INDONESIA BERKEMBANG SANGAT PESAT   PRESIDEN JOKOWI INGATKAN PARA MENTERI UNTUK TETAP BERHATI-HATI DALAM MENGGUNAKAN APBN 2021   PRESIDEN JOKOWI: APBN 2021 MASIH DIFOKUSKAN UNTUK PENANGANAN COVID-19, BAIK DI SEKTOR KESEHATAN MAUPUN EKONOMI    PRESIDEN JOKOWI MINTA MENSOS SEGERA MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PADA AWAL JANUARI 2020   PENYIDIK KPK SITA SEJUMLAH BARANG DAN KARTU DEBIT DALAM PENANGKAPAN MENTERI KP EDHY PRABOWO   DPP GERINDRA DKI MENYATAKAN AKAN JELASKAN SOAL PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO OLEH KPK   SEKJEN KKP ANTAM NOVAMBAR SEBUT PIHAKNYA HARGAI PROSES HUKUM KPK TERKAIT PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO    DARI 17 ORANG YANG DITANGKAP TERDIRI DARI MENTERI EDHY PRABOWO & ISTRI, PEJABAT KKP, SERTA SEJUMLAH PIHAK SWASTA   HINGGA SAAT INI, KPK MENANGKAP 17 ORANG DALAM RANGKAIAN OPERASI TANGKAP TANGAN MENTERI KP EDHY PRABOWO    KETUA HARIAN DPP GERINDRA SUFMI DASCO AHMAD MASIH TUNGGU INFORMASI VALID KPK SOAL PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO   WAKIL KETUA KOMISI IV DPR DEDI MULYADI MENGAKU PRIHATIN DENGAN PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO OLEH KPK