Kompas TV nasional berita kompas tv

PSBB Transisi Kedua Kalinya, Jakarta Longgarkan Sejumlah Aturan!

Senin, 12 Oktober 2020 | 19:27 WIB

KOMPAS.TV - Untuk kedua kalinya, pembatasan sosial berskala besar, psbb transisi kembali diterapkan di Ibu Kota DKI Jakarta.

Statistik penambahan kasus yang dinilai mulai stabil, jadi acuan keputusan ini.

namun, di tengah ancaman pandemi yang masih nyata, sejumlah aturan dari PSBB transisi sebelumnya malah dilonggarkan.

Dunia usaha, dan masyarakat pun dituntut wajib tetap disiplin protokol kesehatan.

memperpanjang psbb, ternyata bukan pilihan Pemprov DKI Jakarta, di tengah ancaman pandemi Corona yang masih nyata.

Terlebih ancaman terjadinya klaster korona, meningkat setelah unjuk rasa protes undang-undang cipta kerja, pekan lalu, yang melibatkan begitu banyak kerumunan massa, tanpa protokol kesehatan.

Keputusan Pemprov DKI Jakarta, sudah bulat.

Pembatasan sosial berskala besar, psbb transisi, DKI Jakarta tetap dimulai tanggal 12 hingga 25 Oktober 2020.

Alasannya, penerapan psbb satu bulan terakhir, dinilai berhasil menekan persentase kematian akibat Covid-19, walaupun jumlah kasus positif masih meningkat.

Pertimbangan data epidemiologi yang jadi acuan adalah tren peningkatan kasus positif Covid-19 di DKI, yang menurun dari periode 12- 25 September, menjadi 32 persen.

Sebelumnya, tren peningkatan kasus positif korona pada periode 29 Agustus sampai 11 September 2020, sebesar 37 persen.

Sementara di periode 26 September sampai 9 Oktober 2020, tren peningkatan kasus positif Corona menurun lagi jadi 22 persen.

Sejumlah sektor yang dilonggarkan dan boleh buka kembali di antaranya sektor kesehatan, pangan makanan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, sektor keuangan logistik perhotelan, serta konstruksi.

Tapi ada beberapa aturan pembatasan yang tetap wajib dipatuhi sejumlah sektor usaha, termasuk mencatat detil waktu berkunjung serta data diri pengunjung, untuk kepentingan penelusuran kontak atau "contact tracing".

di antaranya, pasar rakyat dibuka dengan maksimal 50 persen kapasitas. Sementara jam buka diatur oleh pengelola.

Lalu pusat perbelanjaan dan mal dibuka dengan maksimal 50 persen kapasitas. Sementara jam buka mulai 10.00 pagi hingga 21.00

Sedang restoran, kafe, rumah makan dibuka dengan maksimal 50 persen kapasitas, dengan pengaturan jarak antara meja dan kursi 1,5 meter, kecuali untuk satu domisili.

Restoran yang memiliki izin live music, pub dapat menyelenggarakan live music dengan pengunjung duduk di kursi, serta tidak menimbulkan kerumunan.

Layanan makanan di tempat mulai pukul enam pagi sampai 21.00.

Meski demikian, para ahli epidemiologi, dan kesehatan masyarakat menilai, keputusan penerapan psbb transisi saat ini, bukan keputusan yang tepat.

Pelonggaran psbb dalam situasi tak ideal ini, wajib dibarengi dengan peningkatan tes, pelacakan dan isolasi.

Terlebih, selama delapan bulan terakhir Indonesia diterpa pandemi, pengawasan ketat protokol kesehatan juga masih dinilai tak maksimal.

Penulis : Aleksandra Nugroho



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:49
DALAM PENGAMANAN NATAL & TAHUN BARU, POLRI AKAN GELAR OPERASI LILIN MULAI 23 DESEMBER 2020 HINGGA 4 JANUARI 2021   POLRI KERAHKAN 191.584 PERSONEL UNTUK AMANKAN NATAL & TAHUN BARU 2021   WAPRES MA’ARUF AMIN INGATKAN PELAKU INDUSTRI "FINTECH" PERKUAT KEAMANAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT   WAPRES MA'RUF AMIN: PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKNOLOGI FINANSIAL ATAU “FINTECH” DI INDONESIA BERKEMBANG SANGAT PESAT   PRESIDEN JOKOWI INGATKAN PARA MENTERI UNTUK TETAP BERHATI-HATI DALAM MENGGUNAKAN APBN 2021   PRESIDEN JOKOWI: APBN 2021 MASIH DIFOKUSKAN UNTUK PENANGANAN COVID-19, BAIK DI SEKTOR KESEHATAN MAUPUN EKONOMI    PRESIDEN JOKOWI MINTA MENSOS SEGERA MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PADA AWAL JANUARI 2020   PENYIDIK KPK SITA SEJUMLAH BARANG DAN KARTU DEBIT DALAM PENANGKAPAN MENTERI KP EDHY PRABOWO   DPP GERINDRA DKI MENYATAKAN AKAN JELASKAN SOAL PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO OLEH KPK   SEKJEN KKP ANTAM NOVAMBAR SEBUT PIHAKNYA HARGAI PROSES HUKUM KPK TERKAIT PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO    DARI 17 ORANG YANG DITANGKAP TERDIRI DARI MENTERI EDHY PRABOWO & ISTRI, PEJABAT KKP, SERTA SEJUMLAH PIHAK SWASTA   HINGGA SAAT INI, KPK MENANGKAP 17 ORANG DALAM RANGKAIAN OPERASI TANGKAP TANGAN MENTERI KP EDHY PRABOWO    KETUA HARIAN DPP GERINDRA SUFMI DASCO AHMAD MASIH TUNGGU INFORMASI VALID KPK SOAL PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO   WAKIL KETUA KOMISI IV DPR DEDI MULYADI MENGAKU PRIHATIN DENGAN PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO OLEH KPK