Kompas TV nasional sapa indonesia

Polemik Klaster Pendidikan dalam UU Cipta Kerja

Sabtu, 10 Oktober 2020 | 21:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (05/10/2020) lalu.

Pengesahan ini menuai pro dan kontra di masyarakat.

Selain klaster ketenagakerjaan, yang juga menimbulkan polemik adalah pasal mengenai perizinan pendidikan.

Aturan terkait pendidikan ada di pasal 65 paragraf 12.

Pada ayat satu disebutkan,  pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Sementara di pasal dua disebut, ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sektor pendidikan sesuai Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah harus menyediakan pendididikan yang adil dan merata di seluruh Indonesia.

Bagaimana persisnya rencana perizinan pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  yang dimaksud pemerintah dalam pasal pendidikan di UU Cipta Kerja?

Lalu sejauh mana pasal itu diduga berpotensi mendorong komersialisasi pendidikan yang bertolak belakang dengan UUD 1945?

Simak dialog selengkapnya bersama Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Profesor Nizam, Pengamat Pendidikan dari Taman Siswa Darmaningtyas, dan Anggota Komisi X Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira.

Penulis : Reny Mardika


BERITA UTAMA

KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:36
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL: DIGITALISASI MEMPERMUDAH MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT, TERUTAMA SAAT PANDEMI COVID-19   GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO PASTIKAN WARGA AREA BAHAYA GUNUNG MERAPI SUDAH MENGUNGSI   KPK DALAMI PERAN DAN ARAHAN EKS MENSOS JULIARI BATUBARA DALAM PENGADAAN BANSOS UNTUK WILAYAH JABODETABEK   KPK INGATKAN SAKSI KASUS DUGAAN SUAP IZIN EKSPOR BENIH LOBSTER BERSIKAP KOOPERATIF SAAT DIPANGGIL PENYIDIK   PEMPROV JAWA BARAT SIAPKAN LAHAN PERTANIAN UNTUK 5.000 PETANI MILENIAL   KOMISI X DPR BENTUK PANITIA KERJA UNTUK KAWAL PENGANGKATAN GURU HONORER MENJADI ASN   POLISI SELIDIKI DUGAAN KORUPSI PAJAK REKLAME 2 ASN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL   KETUA MPR BAMBANG SOESATYO AJAK SEMUA PIHAK MASIFKAN PENERAPAN E-COURT ATAU PERADILAN ELEKTRONIK   KEMENRISTEK KEMBANGKAN ALAT PENGUKUR ANTIBODI SETELAH DIVAKSIN COVID-19   DINKES DKI TEMUKAN 592 KLASTER KELUARGA PASCALIBUR NATAL DAN TAHUN BARU, SEBANYAK 1.265 ORANG POSITIF COVID-19   GUGUS TUGAS: ADA 47 KABUPATEN/KOTA DENGAN TINGKAT KETERPAKAIAN TEMPAT TIDUR RSD RUJUKAN COVID-19 DI ATAS 70%   DINAS KESEHATAN: VAKSINASI TAHAP KEDUA DIMULAI BESOK, SEBANYAK 9.150 NAKES DI KOTA BOGOR SIAP DISUNTIK VAKSIN   IDI TANGERANG SELATAN SEBUT PROSES PENAMBAHAN KAPASITAS RUMAH LAWAN COVID-19 HARUS DIKEBUT   PEMPROV DKI: ENAM LOKASI PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN COVID-19 BISA TAMPUNG 17.900 JENAZAH