Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Jalan Keluar Atas Demo Omnibus Law Cipta Kerja - Opini Budiman Eps.24

Sabtu, 10 Oktober 2020 | 09:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengesahan RUU Cipta Kerja, 5 oktober 2020 justru menciptakan demonstrasi. Demo  memprotes undang-undang. Kelompok buruh, akademisi perguruan tinggi, LSM memprotes RUU Cipta Kerja.

RUU Omnibus Law, Cipta Kerja adalah eksperimen konstitusional.

Revisi UU, mengubah 76 UU lainnya melalui mekanisme omnibus yang sebenarnya belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia.

Akibatnya, bisa dimegerti RUU Ciptakerja itu mengatur 11 kluster hukum yang rumit, kompleks dan bisa multi tafsir dari urusan tenaga kerja, investasi, perizinan, soal lahan, soal produk halal, tenaga listrik, pendidikan, diatur dalam UU yang halamannya saja bisa mencapai 900 halaman.

Di antara semua isu, yang paling mencipta demo adalah soal tenaga kerja. Buruh  keberatan, namun pemerintah mengatakan, buruh belum membaca draf secara utuh.

Lalu, mengapa gelombang protes terjadi? Pertama, pembahasan RUU Cipta Kerja yang tergesa-gesa, cenderung tertutup, dan tidak sepenuhnya melibatkan publik.

Kedua, RUU Cipta Kerja dibahas pada masa pandemi sehingga keterlibatan publik akan sangat minim, desakan untuk menunda pengesahan pun diabaikan.

Ketiga, ini lebih menyangkut prinsip-prinsip dan implementasi pasal 33 UUD 1945, soal kekayaan alam dikuasai oleh negara.

Keempat, secara subtansi RUU Cipta Kerja bisa ditafsirkan merugikan buruh. Namun ada juga yang menyebut, itu melindungi buruh.

Lalu bagaimana jalan keluarnya?

Pertama, aspirasi bisa saja disampaikan, namun tetap perlu dalam koridor konstitusi. Terlebih di era pandemi, RUU Cipta Kerja masih butuh waktu diundangkan. 

Kedua, jalur koreksi bisa dilakukan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Di MK bisa dilakukan uji formil, maupun uji materiil.

Ketiga, jika gelombang unjuk rasa tak kunjung mereda, presiden bisa menerbitkan PERPPU penundaan pemberlakukan UU Cipta Kerja dan secara bersamaan mengajukan revisi pasal-pasal jika dipandang bermasalah.

Keempat, dengan kewenangan yang ada pemerintah bisa bernegosiasi dengan kelompok buruh. 

Editor : Sadryna Evanalia



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:15
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TERUS DORONG PEMBANGUNAN 27 KAWASAN INDUSTRI BARU   SATGAS COVID-19: PERSENTASE KASUS AKTIF DI INDONESIA TERUS MENURUN   GUGUS TUGAS COVID-19 PROVINSI BANTEN SEBUT 70 PERSEN MASYARAKAT SUDAH PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   PANDEMI COVID-19, DINAS KESEHATAN LAMPUNG MINTA PEMBUKAAN BIOSKOP DI ZONA MERAH DIKAJI ULANG   BUPATI BOGOR ADE YASIN TEKANKAN TEMPAT WISATA WAJIB BATASI 50 PERSEN JUMLAH PENGUNJUNG   MENDAG AGUS SUPARMANTO: DAYA SAING EKSPOR PRODUK HALAL INDONESIA TERGANJAL SERTIFIKASI   KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEBUT PENGENDALIAN IMPOR PRODUK HALAL JAGA PASAR DOMESTIK   MENAKER IDA FAUZIYAH JAMIN UU CIPTA KERJA TETAP MENYEJAHTERAKAN PEKERJA   KKP: PEMERINTAH TARGETKAN 10 PERSEN DAERAH PERAIRAN NASIONAL JADI KAWASAN KONSERVASI PADA 2030   ANTISIPASI LONJAKAN PASIEN, RSUD SOEDARSO PONTIANAK DIRIKAN TENDA DARURAT UNTUK RUANG IGD   PRESIDEN YAKIN PEREKONOMIAN INDONESIA YANG MENGALAMI KONTRAKSI AKIBAT PANDEMI AKAN SEGERA PULIH   PRESIDEN JOKOWI SEBUT PANDEMI COVID-19 TAK HAMBAT UPAYA REFORMASI STRUKTURAL   KAWAL LALU LINTAS LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER, POLDA METRO JAYA KERAHKAN 749 PERSONEL   SEKDA BALI DEWA MADE INDRA MINTA SATPOL PP AWASI TEMPAT WISATA SAAT LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER