Kompas TV regional hukum

Ini Alasan Hakim Bebaskan Febi, Perempuan yang Menagih Utang Via Medsos

Rabu, 7 Oktober 2020 | 16:41 WIB

MEDAN, KOMPAS.TV - Febi Nur Amelia, terdakwa kasus pencemaran nama baik akibat menagih utang via medsos, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, pada Selasa (6/10).

Hakim menyatakan tercemarnya nama baik penggugat, dalam hal ini Fitriani Manurung, bukan akibat perbuatan terdakwa, tetapi akibat perbuatan Fitriani Manurung yang tidak mau membayar utangnya.

Terdakwa Febi sebelumnya dituntut hukuman penjara selama 2 tahun oleh JPU.

JPU menjerat Febi dengan pasal 45 ayat 3 juntho pasal 27 ayat 3 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun dalam amar putusan, majelis hakim yang diketuai oleh Sri Wahyuni, terdakwa Febi dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik.

Majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan menyatakan penggugat Fitriani Manurung terbukti meminjam uang dari terdakwa.

Tercemarnya nama baik Fitriani Manurung bukan disebabkan penagihan utang lewat media sosial yang dilakukan terdakwa, tetapi akibat perbuatan penggugat yang tidak mau membayar utang dan juga tidak mengakuianya.

Oleh sebab itu, majelis hakim memutuskan terdakwa tidak bersalah karena menagih utang melalui media sosial dan menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Febi Nur Amelia.

Usai mendengarkan putusan, Febi sempat jatuh pingsan.

Sebelumnya, Febi Nur Amelia telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp 70 juta kepada rekannya Fitriani Manurung, yang dalam kasus ini merupakan penggugat.

Namun dalam proses penagihan utang, Febi mengaku sangat sulit untuk menghubungi Fitriani Manurung, sehingga memutuskan untuk melakukan penagihan lewat media sosial. (*)

#utang #tagihutang #febi #febinuramelia #fitrianimanurung #utang70juta #istrikombes #pnmedan #pengadilannegerimedan #sumaterautara #medan #beritamedan

Editor : KompasTV Medan



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:41
MENKOMINFO MINTA PEMBLOKIRAN BERITA BOHONG DI RUANG DIGITAL JANGAN DIARTIKAN ANTIDEMOKRASI   PEMKOT SOLO TETAPKAN UPAH MINIMUM KOTA TAHUN 2021 SEBESAR RP 2.013.810 ATAU NAIK 2,94 PERSEN    KEMENPAN RB: SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BISA DIIKUTI GURU HONORER BERUSIA 20-59 TAHUN    KEMENPAN RB MENCATAT 174.077 FORMASI GURU DIUSULKAN PEMDA JADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA   KETUA SUKARELAWAN SATGAS PENANGANAN COVID-19 MINTA TOKOH MASYARAKAT JADI PANUTAN TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN   KEPALA BPOM PENNY LUKITO MENYATAKAN ASPEK KEAMANAN DARI UJI KLINIS VAKSIN SINOVAC BERJALAN BAIK   GUBERNUR ANIES BASWEDAN AKAN KAJI KEBIJAKAN BELAJAR-MENGAJAR TATAP MUKA PADA DESEMBER   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: TOLAK TES USAP COVID-19 TERANCAM DENDA HINGGA RP 7 JUTA   SIDANG PERDANA UJI MATERI UU CIPTA KERJA YANG DIAJUKAN KSPI DAN KSPSI DIGELAR SELASA, 24 NOVEMBER 2020   GUBERNUR RIDWAN KAMIL BERI TEGURAN BUPATI BOGOR ADE YASIN SOAL KERUMUNAN DI ACARA RIZIEQ SHIHAB   PASIEN COVID-19 MENINGKAT, DIRUT RSUD TARAKAN MENGATAKAN RUANG ISOLASI KELEBIHAN KAPASITAS   DIRUT RSUD TARAKAN, KALTARA, M HASBI HASYIM SEBUT DARI 325 TENAGA KESEHATAN, 88 TERKONFIRMASI POSITIF KORONA   DISPAREKRAF DKI JAKARTA MENCATAT 1.557 PERUSAHAAN TELAH MENDAFTAR UNTUK MENDAPAT DANA HIBAH PARIWISATA   TIDAK PUNYA ANGGARAN, 120 KELURAHAN DI GUNUNG KIDUL STOP SALURKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA