Kompas TV nasional berita kompas tv

Pemprov DKI Susun Raperda Covid-19, Warga Dilarang Menolak Tes Swab untuk Tracing

Sabtu, 3 Oktober 2020 | 11:50 WIB
pemprov-dki-susun-raperda-covid-19-warga-dilarang-menolak-tes-swab-untuk-tracing
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Sumber: KompasTV)

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) penanggulangan Covid-19.

 

Salah satu poin yang diatur dalam raperda tersebut adalah, warga DKI Jakarta dilarang untuk menolak tracing yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dikutip dari Kompas.com yang menerima draf raperda tersebut, dalam pasal 18 mengatur sejumlah larangan bagi warga selama pandemi Covid-19, termasuk warga dilarang menolak jika diminta tracing.

"Setiap orang dilarang menolak untuk dilakukan tracing. Lalu dilarang menimbun, memalsukan dan memperjualbelikan secara tidak sah obat, vaksin, dan alat Kesehatan lainnya yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan Covid-19," tulis pasal 18 raperda itu.

Warga juga dilarang menolak upaya pengobatan, vaksinasi, atau intervensi kesehatan lainnya. Pasal tersebut juga melarang mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah atau menimbun limbah medis Covid-19 di luar peraturan perundang-undangan.

Penulis : Laura Elvina

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:13
MENDESA PDTT ABDUL HALIM ISKANDAR INGATKAN KEPALA DESA HARUS NETRAL SAAT PILKADA 2020   KOMNAS PEREMPUAN: KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM DARING MENINGKAT SAAT PANDEMI COVID-19   PGRI DUKUNG RENCANA PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA JANUARI 2021   MENRISTEK BAMBANG BRODJONEGORO HARAP VAKSIN MERAH PUTIH DIDISTRIBUSIKAN DI TRIWULAN KE-4 2021   SATGAS COVID-19 NILAI PENULARAN COVID-19 TERJADI KETIKA ADA KERUMUNAN   SATGAS COVID-19 SALURKAN ALAT MATERIAL KESEHATAN KE DAERAH UNTUK GENCARKAN 3T   PMI: TAK ADA PENULARAN COVID-19 LEWAT DARAH, MASYARAKAT TETAP BISA DONOR DARAH   PEMPROV LAMPUNG SIAP LAKUKAN SIMULASI VAKSIN COVID-19   PANGLIMA TNI MARSEKAL HADI TJAHJANTO TEGASKAN PERBEDAAN POLITIK JANGAN PUDARKAN PERSATUAN   KPU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASTIKAN SELURUH PETUGAS KPPS BEBAS DARI COVID-19   KEMENDIKBUD SEBUT SELEKSI GURU PPPK BERDASARKAN KOMPETENSI   KEMENDIKBUD: ORANGTUA PERLU BERI KETELADANAN DALAM PENGGUNAAN GAWAI DI DEPAN ANAK   GUBERNUR KEPULAUAN BABEL ERZALDI ROSMAN: PANDEMI JADI PELUANG INOVASI DUNIA PENDIDIKAN UNTUK SDM LEBIH UNGGUL   PEMKOT BOGOR DALAMI DUGAAN PELANGGARAN PROSEDUR TES USAP RIZIEQ SHIHAB