Kompas TV bisnis kebijakan

Bambang Trihatmodjo Ternyata Utang Rp 50 Miliar, Kemenkeu: Bayar Dulu Kalau Pencegahan Mau Dicabut

Jumat, 2 Oktober 2020 | 22:37 WIB
bambang-trihatmodjo-ternyata-utang-rp-50-miliar-kemenkeu-bayar-dulu-kalau-pencegahan-mau-dicabut
Bambang Trihatmodjo bersama istrinya, Mayangsari. (Sumber: Instagram/@mayangsaritrihatmodjoreal 1 via Tribunnews)

JAKARTA, KOMPAS TV - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengatakan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Bambang Trihatmodjo sampai saat ini masih berlaku.

Pencegahan itu dilakukan karena Bambang Trihatmodjo belum melunasi utangnya yang berjumlah Rp 50 miliar.

Utang tersebut diketahui terkait penyelenggaraan Sea Games XIX Tahun 1997. Perhelatan itu diorganisir oleh konsorsium swasta sebagai mitra penyelenggara, dan diketuai oleh Bambang Trihatmodjo.

Baca Juga: Kronologi Utang Bambang Trihatmodjo ke Negara

"Masih dicegah. Bukan dicekal ya, cekal itu cegah dan tangkal. Cegah itu mencegah orang ke luar negeri, cekal itu mencegah orang masuk ke Indonesia," kata Isa dikutip dari Kompas.com pada Jumat (2/10/2020).

Isa menuturkan, pihaknya tak akan mencekal debitur-debitur yang masih memiliki utang kepada negara.

Justru, kata dia, sebaliknya. Kementerian Keuangan malah meminta orang-orang tersebut kembali ke Indonesia untuk melunasi utangnya.

Penulis : Tito Dirhantoro


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Gunakan Obat Tidur Ayah Cabuli Anak

Selasa, 26 Januari 2021 | 02:46 WIB
Berita Daerah

Pemuda Tenggelam Ditemukan Tewas

Selasa, 26 Januari 2021 | 02:37 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
02:59
KASUS COVID-19 TERUS MENINGKAT, TAMAN NASIONAL KELIMUTU TUTUP SELAMA 14 HARI   KEMENHUB REALOKASI ANGGARAN 2021 SEBESAR RP 12,44 TRILIUN UNTUK PEMBELIAN VAKSIN COVID-19   POLISI: PEMBUAT SURAT HASIL TES COVID-19 PALSU TIMBULKAN KLASTER COVID-19 DI PESAWAT   PEMKOT BOGOR SEDIAKAN RUMAH SAKIT DARURAT BAGI PASIEN COVID-19 YANG BERGEJALA RINGAN DENGAN KOMORBID   MENDAGRI TITO KARNAVIAN APRESIASI MENKES BUDI GUNADI GUNAKAN DATA KPU UNTUK BASIS DATA PROGRAM VAKSINASI   BARESKRIM POLRI MASIH PROSES LAPORAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII TERHADAP RIZIEQ SHIHAB SOAL LAHAN PESANTREN   POLISI SEBUT PERUMAHAN DI LOKASI LONGSOR SUMEDANG, JABAR, YANG TEWASKAN 40 ORANG LANGGAR ATURAN   JUBIR SATGAS: KASUS COVID-19 HAMPIR CAPAI 1 JUTA, TETAPI KESEMBUHAN MELEBIHI 80 PERSEN   KOORDINATOR RSD WISMA ATLET: SEBANYAK 582 TENAGA KESEHATAN SUDAH DISUNTIK VAKSIN COVID-19   KASUS COVID-19 MENINGKAT, PEMKOT BEKASI PERPANJANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT HINGGA 30 HARI   KEMENKO PEREKONOMIAN: PEMERINTAH PERTIMBANGKAN VAKSINASI MANDIRI OLEH PERUSAHAAN, ASAL TIDAK BEBANI KARYAWAN   WAKIL KETUA DPRD DKI MOHAMAD TAUFIK MINTA GUBERNUR ANIES BASWEDAN SEGERA TUNJUK PEJABAT SEBAGAI WALKOT JAKSEL   KASUS SUAP BANSOS, KPK DALAMI PEMBERIAN UANG KE DIRJEN LINJAMSOS DAN PIHAK LAIN DI KEMENSOS   KPK: HASIL AUDIT BPKP DIPERLUKAN UNTUK MEMVERIFIKASI KEWAJARAN HARGA BANSOS YANG DIBERIKAN KE MASYARAKAT