Kompas TV regional berita daerah

BHP Makassar dan Hukum Online Gelar Webinar SKHW Dalam Kewenangan BHP

Rabu, 30 September 2020 | 16:49 WIB
bhp-makassar-dan-hukum-online-gelar-webinar-skhw-dalam-kewenangan-bhp
Mohammad yani : Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) itu sendiri adalah suatu akta otentik yang menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris (Sumber: HUMAS KEMENKUMHAM SULSEL)

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Balai Harta Peningga;an dan Kurator Negara Makassar bekerjasama dengan Hukum Online menggelar webinar yang membahas terkait Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) dalam Kewenangan Balai Harta Peninggalan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Senin (28/09/2020).

Kegiatan ini dibuka resmi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Mohammad Yani. Dalam sambutannya, Ia mengatakan bahwa Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) itu sendiri adalah suatu akta otentik yang menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris yang pada pada praktiknya SKHW dapat diterbitkan oleh Notaris maupun oleh Balai Harta Peninggalan.

“Webinar dengan mengangkat tema “Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) Dalam Kewenangan Balai Harta Peninggalan” yang dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar bekerjasama dengan hukumonline.com ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini atas permasalahan dari Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat atau diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan.,” Jelas Mohammad Yani.

Di Akhir sambutannya, Mohamma Yani berharap agar pelaksanaan kegiatan ini dapat menjadi refleksi bagi Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang harta peninggalan dengan mengacu pada visi kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.

Hadir sebagai narasumber yakni Muhammad Ardiningrat Hidayat selaku Kepala Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum Kemenkumham RI, dan Milly Karmila Sarael selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

 

#BHP
#SKHW
#universitasindonesia

Editor : KompasTV Makassar



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:48
WNI POSITIF KORONA DI LUAR NEGERI BERJUMLAH 1.689 ORANG: 1.220 SEMBUH, 153 MENINGGAL DUNIA, 316 DALAM PERAWATAN   MENLU RETNO MARSUDI TEKANKAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF DI DEPAN MENLU AS MIKE POMPEO   BAKAMLA TANGKAP 2 KAPAL IKAN VIETNAM DI LAUT NATUNA   KUOTA WISATAWAN GUNUNG BROMO, JAWA TIMUR, PENUH HINGGA AKHIR OKTOBER 2020   JALUR PENDAKIAN GUNUNG SUMBING VIA BUTUH KALIANGKRIK, MAGELANG, TETAP BUKA PADA LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER 2020   BNPB SEBUT PENGUNGSI AKIBAT BANJIR DI CILACAP, JATENG, BERTAMBAH MENJADI 613 JIWA   BPBD CIANJUR, JABAR, INGATKAN PENGGUNA JALAN DI SEPANJANG JALUR PUNCAK SOAL POTENSI POHON TUMBANG SERTA LONGSOR   TERHITUNG 26-29 OKTOBER 2020, 168.653 KENDARAAN LINTASI TOL CIKOPO-PALIMANAN (CIPALI)   TAK BERMASKER, PULUHAN WISATAWAN DI PUNCAK CIANJUR TERKENA OPERASI YUSTISI   PEMPROV JABAR SIAPKAN 54 TITIK PEMERIKSAAN TES CEPAT KORONA BAGI WISATAWAN SECARA ACAK GUNA CEGAH PENYEBARAN KORONA   PEMPROV JAWA BARAT SIAPKAN 26.700 TES CEPAT KORONA BAGI WISATAWAN YANG BERWISATA DI JABAR DALAM PEKAN INI   PREDIKSI PUNCAK ARUS BALIK PADA 1 NOVEMBER 2020, MENHUB MINTA PEMUDIK PULANG LEBIH AWAL   BKN SEBUT PESERTA CPNS 2019 YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS DAPAT AJUKAN SANGGAHAN KE PORTAL SSCN   TERSANGKA PENYUAP MANTAN SEKRETARIS MA NURHADI, HIENDRA SOENJOTO, DITAHAN KPK SELAMA 20 HARI KE DEPAN