Kompas TV nasional hukum

Irjen Napoleon Bonaparte Minta Rp 7 Miliar, Begini Detik-detik Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Rabu, 30 September 2020 | 10:40 WIB
irjen-napoleon-bonaparte-minta-rp-7-miliar-begini-detik-detik-penghapusan-red-notice-djoko-tjandra
Mantan Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. (Sumber: KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA)

JAKARTA, KOMPAS TV - Tim Hukum Bareskrim Polri menjawab dalil permohonan praperadilan yang diajukan mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte terkait kasus penghapusan red notice terpidana Djoko Tjandra.

Menurut keterangan Tim hukum Bareskrim Polri, ada permintaan uang sebesar Rp 7 miliar dari Irjen Napoleon Bonaparte kepada Djoko Tjandra lewat orang suruhannya, Tommi Sumardi, untuk keperluan penghapusan red notice.

"Irjen NP tidak mau menerima uang yang disediakan, dan meminta sebesar Rp 7 miliar," kata salah satu anggota tim hukum Bareskrim Polri dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2020).

Baca Juga: Irjen Pol Napoleon Bonaparte Menyatakan Tetap Setia Kepada Polri dan Pimpinannya

Sebelumnya, dalam sidang pada Senin (28/9/2020), Irjen Napoleon Bonaparte dalam permohonannya meminta hakim memerintahkan Polri untuk menghentikan penyidikan perkara, dan mencabut status tersangkanya.

Sebab, Napoleon membantah telah menerima uang 20 ribu dolar AS atau setara Rp 296 juta dari Djoko Tjandra lewat Tommi Sumardi. Napoleon menyebut, Polri tak punya bukti atas tuduhan itu. 

Selain itu, Napoleon malah menyebut penyidik Polri menyita uang tersebut dari tersangka lainnya, yakni Brigjen Prasetijo Utomo, tetapi membebankan pidana terhadapnya.

Editor : Tito Dirhantoro

1
2
3
4



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:31
MENRISTEK BAMBANG BRODJONEGORO DUKUNG PENEGAKAN HUKUM BAGI PEMBUANG LIMBAH RADIOAKTIF ILEGAL   PRESIDEN JOKOWI MINTA KEPALA DAERAH SAMPAIKAN NADA POSITIF DAN OPTIMISTIS KEPADA MASYARAKAT DALAM HADAPI COVID-19   KETUA KOMITE PENANGANAN COVID-19 AIRLANGGA HARTARTO SEBUT DAERAH ZONA MERAH DIDAHULUKAN DALAM VAKSINASI COVID-19   BUPATI BOGOR MINTA PENGUNJUNG PASAR DAN MAL TETAP TERAPKAN MEMAKAI MASKER, MENJAGA JARAK, DAN MENCUCI TANGAN   ANTISIPASI BANJIR, GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN HARAP CAMAT DAN LURAH DI JAKARTA PUNYA ALAT UKUR HUJAN   BADAN NARKOTIKA NASIONAL TELUSURI DUGAAN KEBUN GANJA DI TASIKMALAYA   BNN ACEH MUSNAHKAN 3,5 HEKTAR LADANG GANJA DI KAKI GUNUNG SEULAWAH, ACEH BESAR   KEMENSOS: 10 JUTA PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERIMA BANTUAN BERAS 45 KG PER KELUARGA   WAKIL MENTERI BUMN BUDI GUNADI SARANKAN PELAKU INDUSTRI JAGA ARUS KAS KEUANGAN HINGGA 2022   MENDAG DORONG USAHA KECIL MENENGAH JAJAKI PASAR EKSPOR KE BRASIL DAN ARGENTINA   WAKIL KETUA DPRD DKI M TAUFIK MINTA PEMPROV SEDIAKAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN   DUKUNG PERCEPATAN PENGEMBANGAN VAKSIN, KEMENRISTEK BERENCANA BANGUN PABRIK VAKSIN COVID-19 SKALA KECIL DI SERPONG   SATGAS COVID-19 MINTA MASYARAKAT CERMAT DALAM MEMILAH DAN MEYIKAPI INFORMASI SOAL VAKSIN COVID-19   PANDEMI KORONA, SATGAS COVID-19: PENUNDAAN KOMPETISI SEPAK BOLA NASIONAL LIGA 1 DEMI KESELAMATAN MASYARAKAT