Kompas TV bisnis kebijakan

Sri Mulyani Ingatkan Prabowo, Anggaran di Kementerian Pertahanan Jangan Hanya untuk Alutsista

Rabu, 30 September 2020 | 05:56 WIB
sri-mulyani-ingatkan-prabowo-anggaran-di-kementerian-pertahanan-jangan-hanya-untuk-alutsista
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan Prabowo Subianto terkait penggunaan anggaran di Kementerian Pertahanan.

Dalam sebuah kesempatan, Sri Mulyani memaparkan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan pada 2021 mendatang mencapai Rp 137 triliun.

Anggaran kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca Juga: Ada Usulan Pajak Mobil Baru 0 Persen, Bagaimana Tanggapan Sri Mulyani?

Diketahui, anggaran KemenPUPR pada tahun 2021 mendatang direncanakan sebesar Rp 149,81 triliun.

"Anggaran Kemenhan Rp 137 triliun, kedua terbesar," ujar Sri Mulyani ketika memberikan keterangan usai rapat paripurna terkait pengesahan UU APBN 2021 sebagaimana dikutip Kompas.com pada Selasa (29/9/2020).

Sri Mulyani mengingatkan, dengan jumlah anggaran tersebut, Kemenhan diharapkan tidak hanya menggunakannya untuk belanja alutsista, namun juga untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan prajurit.

Editor : Tito Dirhantoro

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:06
KANTOR PEMKAB KENDAL, JAWA TENGAH, DITUTUP SEMENTARA SETELAH 8 ASN TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19   KADIV HUMAS POLRI: BRIGJEN EP TELAH DISANKSI NON-JOB SAMPAI PURNA   KADIV HUMAS POLRI UNGKAP BRIGJEN EP YANG DIDUGA TERLIBAT DALAM KASUS LGBT SUDAH DIBERI SANKSI PROPAM SETAHUN LALU    MENKO POLHUKAM SEBUT HASIL INVESTIGASI TGPF DIDUGA ADA KETERLIBATAN APARAT MENGENAI TERBUNUHNYA PENDETA YEREMIA   HASIL INVESTIGASI TGPF, MENKO POLHUKAM: ADA DUGAAN KETERLIBATAN KKB DALAM PEMBUNUHAN 2 APARAT & WARGA SIPIL DI PAPUA   POLRI BANTAH ANGGOTA BRIMOB MENYAMAR SEBAGAI MAHASISWA DAN DITANGKAP POLISI DALAM UNJUK RASA DI JAMBI   PENGADILAN TINGGI JAKARTA PERBERAT HUKUMAN KORUPTOR DANA HIBAH KONI MIFTAHUL ULUM DARI 4 JADI 6 TAHUN PENJARA   TERPIDANA KASUS PERINTANGAN PENYIDIKAN KASUS KTP-EL, FREDRICH YUNADI, AJUKAN PK KASUSNYA KE PN JAKPUS   WAPRES MA'RUF AMIN MINTA KEPALA DAERAH MAKSIMALKAN PENCEGAHAN "STUNTING" MESKIPUN PANDEMI COVID-19   KEPALA TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI SEBUT 3 KAMERA PENGINTAI MACAN TUTUL HILANG DICURI   UU CIPTA KERJA DIPROTES, MENKO POLHUKAM: YA TIDAK APA-APA, NEGARA INI TETAP HARUS JALAN   JEPANG SEBUT NEGARANYA BERI PINJAMAN INDONESIA RP 7 TRILIUN UNTUK TANGGULANGI BENCANA   WALI KOTA SALATIGA, JATENG, WAJIBKAN PEMUDIK YANG DATANG KE WILAYAHNYA BAWA SURAT HASIL TES CEPAT COVID-19   KPAI MENGATAKAN ADA 171 PELAJAR YANG DITANGKAP POLDA METRO JAYA KARENA IKUT UNJUK RASA TOLAK UU CIPTA KERJA