Kompas TV klik360 cerita indonesia

Kritik Soal HAM, Vanuatu Ternyata Tidak Ikut Konvensi Soal Penghapusan Diskriminasi Ras

Selasa, 29 September 2020 | 01:08 WIB

NEWYORK, KOMPASTV – Diplomat muda RI Silvany Austin Pasaribu ungkap negara Vanuatu ternyata belum sahkan konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Ras untuk negaranya.

Hal ini ia jelaskan Sylivany dalam menggunakan hak jawab dalam Sidang Majelis Umum PBB untuk membantah tudingan yang dilayangkan PM Vanuatu, Bob Loughman soal isu Papua.

Silvany mengatakan Indonesia sudah mengesahkan konvensi Internasional tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan tercantum dalam undang-undang RI nomor 29 Tahun 1999.

Terkait hal itu Silvany mengungkap ternyata negara Vanuatu ternyata belum pernah ikut menandatangani Konvensi Internasional tersebut.

“Kita sudah mengesahkan konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi ras dan menariknya Vanuatu belum pernah ikut menandatanganinya,”Ujar Silvany di akun Youtube PBB, Minggu (27/9/2020)

Selanjutnya Silvany juga bingung dengan sikap Vanuatu, dan mempertanyakan kepedulian pemerintahan kepada penduduk asli disana.

“Dia belum pernah menandatangani perjanjian internasional tentang hak ekonomi sosial dan budaya sebagai inti dari instrumen HAM. Ini menjadi pertanyaan apakah mereka benar-benar peduli pada penduduk asli,”ujar Silvany

Silvany secara gamblang mengungkapkan Vanuatu juga belum pernah menandatangani dan mengesahkan konvensi yang menentang penyiksaan dan kekejaman dalam perjanjian atau hukuman yang bersifat merendahkan martabat.

Silvany tegas meminta kepada pemerintah Vanuatu untuk selesaikan tanggung jawab HAM terhadap rakyatnya sendiri maupun dunia.

Penulis : Theo Reza


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:03
POLISI SELIDIKI UNSUR PIDANA IZIN 2 PERUMAHAN DI LOKASI LONGSOR SUMEDANG   KPK PERPANJANG MASA PENAHANAN MANTAN MENTERI KP EDHY PRABOWO 30 HARI   KASUS PROYEK JEMBATAN WATERFRONT CITY, KPK DALAMI DUGAAN KETERLIBATAN EKS BUPATI KAMPAR JEFRY NOER   KASUS SUAP BANSOS, KPK DALAMI DUGAAN PEMBERIAN UANG KE SEJUMLAH PIHAK DI KEMENSOS   KOMPOLNAS MINTA PUBLIK TAK SALAH TAFSIRKAN PAM SWAKARSA YANG INGIN DIHIDUPKAN LAGI OLEH KOMJEN LISTYO SIGIT   FORMULA E 2021 RESMI DITUNDA, GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN JAMIN "COMMITMENT FEE" RP 560 MILIAR TAK HILANG   OMBUDSMAN: ADA POTENSI KENAIKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DENGAN DIHAPUSNYA DENDA PROGRESIF   SATGAS COVID-19 MALUKU PASTIKAN FASILITAS KESEHATAN UNTUK PASIEN COVID-19 AMAN   KEMENKES: SEBANYAK 20.154 TENAGA KESEHATAN BELUM BISA DISUNTIK VAKSIN COVID-19   KEMENDAGRI MINTA PEMDA DUKUNG VAKSINASI COVID-19 LEWAT ALOKASI ANGGARAN APBD   JUBIR VAKSINASI: TENAGA KESEHATAN YANG TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA VAKSINASI COVID-19 TAK LAGI TERIMA SMS   WAGUB JATIM EMIL DARDAK: KASUS COVID-19 DI JAWA TIMUR MELONJAK 3 KALI LIPAT   PEMPROV DKI SIAPKAN LAHAN 1,2 HEKTAR DI SRENGSENG SAWAH, JAKSEL, UNTUK PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN COVID-19   GUBERNUR JABAR RIDWAN KAMIL USUL DATA PENERIMA VAKSIN COVID-19 DIATUR PEMDA