Kompas TV nasional berita kompas tv

Alasan Pegawai Mundur: KPK Berubah Sejak Undang-Undang Direvisi

Senin, 28 September 2020 | 21:55 WIB

KOMPAS.TV - Baru-baru ini, Kepala Biro Humas KPK yang sebelumya jadi Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mundur dari KPK. KPK menyebut mundurnya puluhan pegawai dari lembaga anti rasuah ini sebagai hal yang biasa.

Soal pegawai KPK mundur sebetulnya bukan hanya pada 2020. Pengunduran diri pegawai sudah sejak 2016 lalu. Bahkan, di 2016, jumlah karyawan yang mengundurkan diri jauh lebih besar dibanding tahun 2020, yakni 46 orang.

Tahun 2017 sebanyak 26 pegawai mundur, tahun 2018 ada 31 pegawai yang keluar dari lembaga anti rasuah ini, tahun 2019 ada 23 pegawai yang mundur, dan di 2020 ada 31 pegawai yang mengundurkan diri.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan bahwa mundurnya pegawai KPK adalah hal biasa dalam sebuah organisasi, dan mayoritas alasan mundurnya adalah ingin mengembangkan karir di tempat lain.

Berbeda dengan alasan ingin mengembangkan karir, Febri Diansyah mundur karena kondisi KPK telah berubah, terhitung sejak revisi Undang-Undang KPK disahkan oleh pemerintah dan DPR tahun 2019 lalu.

Jangan lewatkan streaming Kompas TV live 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live agar kamu semua tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia. Subscribe juga channel YouTube Kompas TV dan aktifkan lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru langsung.

Editor : Christandi Dimas



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:27
MENKOMINFO MINTA PEMBLOKIRAN BERITA BOHONG DI RUANG DIGITAL JANGAN DIARTIKAN ANTIDEMOKRASI   PEMKOT SOLO TETAPKAN UPAH MINIMUM KOTA TAHUN 2021 SEBESAR RP 2.013.810 ATAU NAIK 2,94 PERSEN    KEMENPAN RB: SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BISA DIIKUTI GURU HONORER BERUSIA 20-59 TAHUN    KEMENPAN RB MENCATAT 174.077 FORMASI GURU DIUSULKAN PEMDA JADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA   KETUA SUKARELAWAN SATGAS PENANGANAN COVID-19 MINTA TOKOH MASYARAKAT JADI PANUTAN TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN   KEPALA BPOM PENNY LUKITO MENYATAKAN ASPEK KEAMANAN DARI UJI KLINIS VAKSIN SINOVAC BERJALAN BAIK   GUBERNUR ANIES BASWEDAN AKAN KAJI KEBIJAKAN BELAJAR-MENGAJAR TATAP MUKA PADA DESEMBER   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: TOLAK TES USAP COVID-19 TERANCAM DENDA HINGGA RP 7 JUTA   SIDANG PERDANA UJI MATERI UU CIPTA KERJA YANG DIAJUKAN KSPI DAN KSPSI DIGELAR SELASA, 24 NOVEMBER 2020   GUBERNUR RIDWAN KAMIL BERI TEGURAN BUPATI BOGOR ADE YASIN SOAL KERUMUNAN DI ACARA RIZIEQ SHIHAB   PASIEN COVID-19 MENINGKAT, DIRUT RSUD TARAKAN MENGATAKAN RUANG ISOLASI KELEBIHAN KAPASITAS   DIRUT RSUD TARAKAN, KALTARA, M HASBI HASYIM SEBUT DARI 325 TENAGA KESEHATAN, 88 TERKONFIRMASI POSITIF KORONA   DISPAREKRAF DKI JAKARTA MENCATAT 1.557 PERUSAHAAN TELAH MENDAFTAR UNTUK MENDAPAT DANA HIBAH PARIWISATA   TIDAK PUNYA ANGGARAN, 120 KELURAHAN DI GUNUNG KIDUL STOP SALURKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA