Strategi Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sabtu 26 September 2020, tahapan kampanye Pilkada serentak 2020 dimulai. 

Para calon kepala dan wakil kepala daerah mulai menarik simpati pemilih, dengan berbagai janji-janji dan visi yang akan dijalankan jika terpilih.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU memperbaharui aturan tentang kampanye Pilkada di tengah situasi pandemi covid-19.

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam covid-19 pasal 63 dijelaskan, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf G dilaksanakan dalam bentuk kampanye melalui media sosial dan media daring.

Pasal 88C ayat berbunyi, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan, atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf G dalam bentuk: rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan,atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan,atau donor
darah; dan,atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Dalam PKPU itu juga mengatur sanksi pelanggaran protokol kesehatan Pilkada mulai sanksi teguran dan peringatan tertulis, pembubaran kegiatan dan rekomendasi bawaslu pada kepolisian sesuai perundang-undangan.

Aturan boleh saja dikeluarkan KPU, namun fakta di lapangan terkadang berbeda. 

Seperti diketahui desakan publik untuk menunda Pilkada tak digubris.

Pemerintah tetap menegaskan Pilkada serentak tetap digelar sesuai jadwal. 

Pesta demokrasi yang rutin 5 tahun sekali ini mau tidak mau akan mengundang antusiasme dan euforia masyarakat. 

Pengawasan yang baik diperlukan agar pilkada serentak ini tidak menjadi klaster penularan virus corona.