Kompas TV nasional politik

Tak Sejalan dengan Pemerintah, MUI Sarankan Tunda Pilkada 2020

Minggu, 27 September 2020 | 11:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Langkah pemerintah tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi pada Desember 2020 mendatang menuai sejumlah kritik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pelaksanaan Pilkada 2020 sebaiknya ditunda menyusul angka konfirmasi positif corona yang semakin meningkat dan dikhawatirkan justru menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai hendaknya pemerintah mengkaji ulang rencana pelaksanaan pilkada di tengah pandemi demi keselamatan dan kesehatan warga.

Anwar menambahkan tingkat kedisipilinan masyarakat yang masih rendah dalam mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu pertimbangan pilkada pada Desember 2020 harus ditunda.

Hal ini justru dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 yang akhir-akhir ini angkanya terus meningkat.

Di sisi lain, menurut anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Saleh Daulay, DPR juga menghargai alasan pemerintah yang ingin pilkada tetap digelar dengan aturan protokol kesehatan yang ketat.

Saleh menambahkan untuk itu harus ada payung hukum yang kuat untuk bisa menjamin pilkada nanti berlangsung tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
 

Editor : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:08
MENTERI PPPA DORONG PEREMPUAN TERLIBAT DAN KAWAL PROSES PILKADA SERENTAK 2020   PEMPROV BANTEN PERPANJANG PSBB DI TANGERANG SELATAN SELAMA SATU BULAN   KEMENDESA PDTT TARGETKAN PENDIRIAN 5.300 LEMBAGA KEUANGAN DESA HINGGA 2022   MENKES: TINGKAT KESEMBUHAN PASIEN COVID-19 DI INDONESIA MELAMPAUI PERSENTASE KESEMBUHAN SECARA GLOBAL   SATGAS PEN: BANTUAN SUBSIDI UPAH PEKERJA YANG BERPENGHASILAN DI BAWAH RP 5 JUTA GELOMBANG DUA CAIR NOVEMBER-DESEMBER   CEGAH BANJIR, KAMPUNG SEPATAN, JAKARTA UTARA, BUAT KOLAM RETENSI SEPANJANG 400 METER DAN KEDALAMAN 6 METER   POLISI PERIKSA PENGEMBANG MELATI RESIDENCE TERKAIT KASUS TURAP LONGSOR DI CIGANJUR   JAKSA PENUNTUT UMUM MINTA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA TOLAK EKSEPSI JAKSA PINANGKI   KETUA SATGAS PEN SEBUT SERAPAN ANGGARAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL BELUM CAPAI 50 PERSEN   PT BIO FARMA BANTAH HARGA VAKSIN COVID-19 SINOVAC UNTUK INDONESIA LEBIH MAHAL DARI BRASIL   KETUA TGPF BENNY MAMOTO UNGKAP HINGGA KINI BELUM ADA SAKSI MATA DALAM KASUS PENEMBAKAN PENDETA YEREMIA   BAWASLU KALIMANTAN BARAT TEMUKAN 12 PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DI PILKADA 2020   KETUA DPR PUAN MAHARANI: PILKADA PENTING DIGELAR DEMI PASTIKAN PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH TERLAKSANA DENGAN BAIK   MENPAREKRAF WISHNUTAMA KUSUBANDIO: PROTOKOL KESEHATAN KUNCI BANGKITNYA PARIWISATA