Kompas TV nasional politik

Ini 7 Tujuh Perubahan UU Ketenagakerjaan yang Diajukan Pemerintah, Ada Soal TKA dan Pesangon

Sabtu, 26 September 2020 | 20:07 WIB
ini-7-tujuh-perubahan-uu-ketenagakerjaan-yang-diajukan-pemerintah-ada-soal-tka-dan-pesangon
Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa menentang Panja Baleg dan pemerintah agar tidak melanjutkan pembahasan Omnibus Law di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). (Sumber: Dok. Humas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah mengajukan tujuh substansi pokok perubahan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja saat rapat bersama Badan legislasi DPR secara virtual, Sabtu (26/9/2020).

Tujuh substansi pokok tersebut yakni waktu kerja, rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, upah minimun, pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK), dan program jaminan kehilangan pekerjaan.

Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menjelaskan RPTKA dalam UU Ketenagakerjaan menghambat masuknya TKA ahli yang diperlukan dalam keadaan mendesak.

Baca Juga: Demo Buruh Tolak RUU Cipta Kerja dan PHK Massal di DPR, Begini Situasinya

Dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah ingin ada kemudahan untuk TKA ahli untuk bekerja di Indonesia dalam kondisi tertentu.

"Kita mengulurkan relaksasi kemudahan hanya untuk TKA ahli yang memang diperlukan dalam kondisi. Kita tidak ingin semua dibuka, untuk yang betul-betul diperlukan dan punya keahlian," ujar Elen dalam rapat Baleg secara virtual, Sabtu (26/9/2020). Dikutip dari Kompas.com.

Elen menjelaskan terkait PKWT, pemerintah ingin pekerja kontrak memiliki perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Sebab dalam UU Keternagakerjaan, hal tersebut dijelaskan secara pasti.

Editor : Johannes Mangihot

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:44
MENRISTEK BAMBANG BRODJONEGORO DUKUNG PENEGAKAN HUKUM BAGI PEMBUANG LIMBAH RADIOAKTIF ILEGAL   PRESIDEN JOKOWI MINTA KEPALA DAERAH SAMPAIKAN NADA POSITIF DAN OPTIMISTIS KEPADA MASYARAKAT DALAM HADAPI COVID-19   KETUA KOMITE PENANGANAN COVID-19 AIRLANGGA HARTARTO SEBUT DAERAH ZONA MERAH DIDAHULUKAN DALAM VAKSINASI COVID-19   BUPATI BOGOR MINTA PENGUNJUNG PASAR DAN MAL TETAP TERAPKAN MEMAKAI MASKER, MENJAGA JARAK, DAN MENCUCI TANGAN   ANTISIPASI BANJIR, GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN HARAP CAMAT DAN LURAH DI JAKARTA PUNYA ALAT UKUR HUJAN   BADAN NARKOTIKA NASIONAL TELUSURI DUGAAN KEBUN GANJA DI TASIKMALAYA   BNN ACEH MUSNAHKAN 3,5 HEKTAR LADANG GANJA DI KAKI GUNUNG SEULAWAH, ACEH BESAR   KEMENSOS: 10 JUTA PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERIMA BANTUAN BERAS 45 KG PER KELUARGA   WAKIL MENTERI BUMN BUDI GUNADI SARANKAN PELAKU INDUSTRI JAGA ARUS KAS KEUANGAN HINGGA 2022   MENDAG DORONG USAHA KECIL MENENGAH JAJAKI PASAR EKSPOR KE BRASIL DAN ARGENTINA   WAKIL KETUA DPRD DKI M TAUFIK MINTA PEMPROV SEDIAKAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN   DUKUNG PERCEPATAN PENGEMBANGAN VAKSIN, KEMENRISTEK BERENCANA BANGUN PABRIK VAKSIN COVID-19 SKALA KECIL DI SERPONG   SATGAS COVID-19 MINTA MASYARAKAT CERMAT DALAM MEMILAH DAN MEYIKAPI INFORMASI SOAL VAKSIN COVID-19   PANDEMI KORONA, SATGAS COVID-19: PENUNDAAN KOMPETISI SEPAK BOLA NASIONAL LIGA 1 DEMI KESELAMATAN MASYARAKAT