Usul MUI Untuk Pilkada Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.TV - Keputusan pemerintah untuk tetap menggelar Pilkada diapresiasi oleh PDI Perjuangan yang akan membentuk tim penegak disiplin protokol kesehatan di setiap daerah yang akan menggelar Pilkada 2020.

Tim ini akan menindak tegas jika ada pelanggaran selama masa kampanye, pemungutan, hingga penghitungan suara.

Dalam rapat virtual antara DPP dan DPC, PDI Perjuangan menyepakati membentuk tim penegakan disiplin partai disemua daerah yang akan menggelar Pilkada.

Sementara itu, PP Muhamadiyah tetap mendesak agar pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi yang angkanya belum menunjukkan trend penurunan. 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menekankan, Indonesia tidak bisa serta merta mencontoh negara lain yang sudah menggelar pemilu.

sementara itu kpu melarang sejumlah kegiatan kampanye di Pilkada 2020. Larangan ini dibuat, demi mencegah terjadinya kerumunan masa dan penyebaran covid-19 saat gelaran pilkada di masa pandemi.

Sejumlah larangan ini tertuang dalam PKPU nomor 13 tahun 2020, yang resmi diundangkan, pada 23 September 2020.

Dalam PKPU ini, setidaknya terdapat 6 jenis kegiatan yang dilarang pada gelaran pesta demokrasi ini, mulai dari Konser musik, hingga rapat umum yang dapat menggalang masa dalam jumlah besar.

Permintaan penundaan pilkada masih dari sejumlah pihak, termasuk organisasi islam Muhammadiyah dan MUI.

Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi terbaik yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.