Kompas TV regional peristiwa

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Utang Rp 1,8 Triliun

Kamis, 24 September 2020 | 23:24 WIB
gubernur-jabar-ridwan-kamil-utang-rp-1-8-triliun
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Sumber: KompasTV)

BANDUNG, KOMPAS TV - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan utang sebesar Rp1,812 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Utang tersebut diresmikan setelah bekas Wali Kota Bandung itu meneken Perjanjian Pinjaman Daerah Tahun 2020 antara Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dan PT SMI.

Dana pinjaman itu rencananya akan digunakan untuk serangkaian program belanja modal pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga: Diprotes Ridwan Kamil, Jasa Marga Beri Diskon Tol Jakarta-Bandung

Ridwan Kamil menyebut, dana yang sudah dialokasikan akan digunakan untuk membiayai proyek strategis yang bersifat pelayanan publik.

Adapun prioritasnya yakni penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, dan memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Ridwan Kamil menambahkan, pinjaman daerah ini sekaligus mengembalikan biaya program-program strategis yang terkena refocusing akibat pandemi Covid-19, baik program di provinsi maupun 27 kabupaten/kota se-Jabar.

Editor : Tito Dirhantoro

1
2
3
4



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

PROKES Jelang Libur Panjang

Jumat, 30 Oktober 2020 | 11:29 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
11:34
KPK AJAK MASYARAKAT PILIH CALON KEPALA DAERAH YANG JUJUR DAN BERINTEGRITAS DALAM PILKADA 2020   KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DORONG PEMULIHAN EKONOMI SEKTOR TRANSPORTASI   MENKO POLHUKAM: PERLU SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK WUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH   MENKUMHAM YASONNA LAOLY TEGASKAN PENTINGNYA REVOLUSI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK   BPOM SEBUT TAK KESAMPINGKAN ASPEK KEAMANAN, KHASIAT, DAN MUTU DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN VAKSIN COVID-19   SATGAS COVID-19 INDRAMAYU TERBITKAN ATURAN PROTOKOL KESEHATAN SELAMA MASA PILKADA 2020   KKP SEBUT TELAH MELATIH 47.000 ORANG DALAM SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: IZIN USAHA PENGOLAHAN KOMODITAS PERIKANAN SEMAKIN MUDAH DAN CEPAT   CEGAH PRAKTIK PENYIMPANGAN KOPERASI, KEMENKOP DAN UKM MULAI TERAPKAN REFORMASI SISTEM PENGAWASAN KOPERASI   BAWASLU RIAU AWASI KETAT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SAAT KAMPANYE   PT PUPUK INDONESIA TELAH SALURKAN 69 JUTA TON PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: APLIKASI SIPETAK UNTUK MENINGKATKAN AKURASI DATA PENGELOLAAN TAMBAK   MENKOMINFO: HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI INDONESIA MEMILIKI BATAS YANG HARUS DIPATUHI   SATGAS COVID-19 LUNCURKAN SISTEM BERSATU LAWAN COVID-19 UNTUK OPTIMALKAN OPERASI YUSTISI