Soal Pilkada tengah Pandemi, JK: Penundaan Tidak akan Ganggu Jalannya Pemerintahan

KOMPAS.TV - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, meminta pemerintah menunda penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini.

Alasannya, PBNU khawatir terjadi ledakan kasus Corona jika pilkada tetap dilaksanakan.

Menurut PBNU, saat ini penyebaran virus Corona masih tinggi, sementara kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker masih rendah.

Karena itu, pemerintah harus lebih bijak menghitung dampak kerugian yang ditimbulkan jika pilkada tetap dilaksanakan.

Namun PDI-P menilai penundaan Pilkada justru akan menimbulkan risiko politik.

Karena itu, Pilkada harus tetap dilaksanakan, agar tidak terjadi kekosongan pemimpin yang memiliki legalitas dan legitimasi.

Sementara itu, masyarakat juga perlu terus diingatkan menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan, selama pemungutan suara berlangsung.

Pemerintah pun menjawab permintaan penundaan Pilkada.

Pemerintah memastikan Pilkada tahun ini akan tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Menurut Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir.

Karena itu, pemerintah meminta semua pihak bergotong royong mencegah munculnya klaster baru saat Pilkada.