Kompas TV nasional berita kompas tv

Jusuf Kalla, Perludem dan PBNU Sarankan Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Senin, 21 September 2020 | 04:00 WIB

KOMPAS.TV - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PB NU meminta agar pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, ditunda.

PB NU menilai pilkada sebaiknya dilaksanakan setelah tahap darurat kesehatan terlewati.

PBNU merilis pernyataan sikap tentang pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang.

PBNU menyatakan, pesta demokrasi identik dengan mobilisasi massa, sehingga akan sulit mencegah kerumunan massa, meski sudah menerapkan protokol kesehatan.

Karena itu PBNU meminta kepada KPU, Pemerintah dan DPR untuk menunda pilkada.
Selain itu, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyarankan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilakukan pada akhir tahun ini secara serentak.

Karena menurutnya, saat ini belum memungkinkan untuk pelaksanaan Pilkada. Hal ini terkait dengan kerumunan massa yang bisa ditimbulkan dalam Pilkada Serentak.

Selain itu juga sulit untuk menjaga kepatuhan untuk menerapkan prokotol kesehatan dalam kerumunan tesebut.

"Kalau memang sulit dan ternyata susah untuk mencegah perkumpulan orang hanya 50 sesuai aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur. Maka lebih manfaat ke masyarakat itu bisa ditunda pilkada," ujar Jusuf Kalla dalam acara donor darah di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (19/9/2020), dikutip dari Warta Kota.

Jusuf Kalla menyarankan pemerintah menundanya hingga vaksin Covid-19 sudah tersedia di Indonesia. 

"Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan, sampai dengan vaksin ditemukan. Dan vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu (angka penyebaran Covid-19)," tutur Jusuf Kalla.

Editor : Anjani Nur Permatasari



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:32
WEBINAR KOMPAS INSTITUTE "INVESTASI KALA RESESI" BERSAMA MOHAMAD ANDOKO. DAFTAR DI INSTITUTE.KOMPAS.ID   KETUA MPR BAMBANG SOESATYO TERIMA ANUGERAH “RISING STAR OF DEMOCRACY”   MAKI NILAI VONIS PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM KASUS KORUPSI DI ASURANSI JIWASRAYA BISA BERI EFEK JERA BAGI KORUPTOR   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: IZIN USAHA PENGOLAHAN KOMODITAS PERIKANAN SEMAKIN MUDAH DAN CEPAT   SATGAS COVID-19 LUNCURKAN SISTEM PEMANTAU KEPATUHAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA ”REAL-TIME”   SATGAS COVID-19 LUNCURKAN SISTEM BERSATU LAWAN COVID-19 UNTUK OPTIMALKAN OPERASI YUSTISI   CEGAH PRAKTIK PENYIMPANGAN KOPERASI, KEMENKOP DAN UKM MULAI TERAPKAN REFORMASI SISTEM PENGAWASAN KOPERASI   BAWASLU RIAU AWASI KETAT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SAAT KAMPANYE   PT PUPUK INDONESIA TELAH SALURKAN 69 JUTA TON PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: APLIKASI SIPETAK UNTUK MENINGKATKAN AKURASI DATA PENGELOLAAN TAMBAK   KEPALA PUSKESMAS KELURAHAN PISANGAN MINTA 103 WNA PENCARI SUAKA YANG MENUNGGU HASIL TES USAP ISOLASI MANDIRI   MENKOMINFO: HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI INDONESIA MEMILIKI BATAS YANG HARUS DIPATUHI   POLRI SEBUT OPERASI YUSTISI EFEKTIF TERTIBKAN MASYARAKAT PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   MENLU RETNO MARSUDI DORONG PERUSAHAAN AMERIKA SERIKAT BERINVESTASI DI INDONESIA