Kompas TV TALKSHOW rosi

Pam Swakarsa Tertibkan Protokol Kesehatan, Efektifkah? - ROSI

Sabtu, 19 September 2020 | 21:48 WIB

JAKARTA, KOMPASTV - PSBB di DKI Jakarta kembali diberlakukan dengan melibatkan unsur Polri, TNI, dan PAM Swakarsa untuk penegakan sanksi.

Seberapa genting sebenarnya kondisi pandemi saat ini? Pengamanan Swakarsa pada saat ini tidak ada hubungannya dengan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa atau Pam Swakarsa pada 1998.

Adapun Pam Swakarsa pada periode sebelumnya merupakan kelompok sipil bersenjata yang dibentuk untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) tahun 1998.

Aturan tersebut diterbitkan dengan pertimbangan terbatasnya anggota kepolisian dibandingkan jumlah masyarakat. Maka dari itu, Polri berharap dengan adanya pengamanan swakarsa tersebut dapat membantu fungsi kepolisian di lapangan.

Sebelumnya, salah satu pihak yang mengkritisi pengamanan swakarsa di peraturan baru Kapolri tersebut adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Menurutnya, mereka yang termasuk dalam pengamanan swakarsa akan mendapat wewenang lebih. Ia menilai, peraturan baru tersebut terkesan seperti "mempersenjatai" rakyat.

Padahal, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah polisi. Selain itu, Asfin berpendapat, kekuasaan polisi akan semakin luas sehingga rawan penyalahgunaan. 

#RosiKompasTV #PSBBJakarta #Corona 

Editor : Novian Zainul Arifin



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:38
KANTOR PEMKAB KENDAL, JAWA TENGAH, DITUTUP SEMENTARA SETELAH 8 ASN TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19   KADIV HUMAS POLRI: BRIGJEN EP TELAH DISANKSI NON-JOB SAMPAI PURNA   KADIV HUMAS POLRI UNGKAP BRIGJEN EP YANG DIDUGA TERLIBAT DALAM KASUS LGBT SUDAH DIBERI SANKSI PROPAM SETAHUN LALU    MENKO POLHUKAM SEBUT HASIL INVESTIGASI TGPF DIDUGA ADA KETERLIBATAN APARAT MENGENAI TERBUNUHNYA PENDETA YEREMIA   HASIL INVESTIGASI TGPF, MENKO POLHUKAM: ADA DUGAAN KETERLIBATAN KKB DALAM PEMBUNUHAN 2 APARAT & WARGA SIPIL DI PAPUA   POLRI BANTAH ANGGOTA BRIMOB MENYAMAR SEBAGAI MAHASISWA DAN DITANGKAP POLISI DALAM UNJUK RASA DI JAMBI   PENGADILAN TINGGI JAKARTA PERBERAT HUKUMAN KORUPTOR DANA HIBAH KONI MIFTAHUL ULUM DARI 4 JADI 6 TAHUN PENJARA   TERPIDANA KASUS PERINTANGAN PENYIDIKAN KASUS KTP-EL, FREDRICH YUNADI, AJUKAN PK KASUSNYA KE PN JAKPUS   WAPRES MA'RUF AMIN MINTA KEPALA DAERAH MAKSIMALKAN PENCEGAHAN "STUNTING" MESKIPUN PANDEMI COVID-19   KEPALA TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI SEBUT 3 KAMERA PENGINTAI MACAN TUTUL HILANG DICURI   UU CIPTA KERJA DIPROTES, MENKO POLHUKAM: YA TIDAK APA-APA, NEGARA INI TETAP HARUS JALAN   JEPANG SEBUT NEGARANYA BERI PINJAMAN INDONESIA RP 7 TRILIUN UNTUK TANGGULANGI BENCANA   WALI KOTA SALATIGA, JATENG, WAJIBKAN PEMUDIK YANG DATANG KE WILAYAHNYA BAWA SURAT HASIL TES CEPAT COVID-19   KPAI MENGATAKAN ADA 171 PELAJAR YANG DITANGKAP POLDA METRO JAYA KARENA IKUT UNJUK RASA TOLAK UU CIPTA KERJA