Kompas TV nasional hukum

Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Ditunda, Alasannya Ada Penanganan Covid-19

Selasa, 15 September 2020 | 08:46 WIB
sidang-putusan-dugaan-pelanggaran-etik-firli-ditunda-alasannya-ada-penanganan-covid-19
Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. (Sumber: KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D )

JAKARTA, KOMPASTV – Sidang putusan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri batal dibacakan hari ini, Selasa (15/9/2020).

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati menjelaskan sidang putusan harus ditunda karena ada penanganan dan pengendalian Covid-19 di kantor KPK.

Sebab ada indikasi anggota Dewan Pengawas KPK dan pegawai yang dinyatakan positif Covid-19.

Baca Juga: Firli Bahuri: Total Ada 69 Pegawai KPK Positif Corona Sejak Maret 2020

“Hasil tracing internal ditemukan indikasi interaksi antara pegawai yang positif Covid-19 dengan Anggota Dewas KPK, sehingga pada hari Selasa akan dilakukan tes swab sejumlah pihak terkait," ujar Ipi saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2020).

Ipi menambahkan sidang putusan dengan agenda putusan para terperiksa dugaan pelanggaran etik akan dilaksanakan pada 23 September 2020.

Penundaan ini agar penyebaran Covid-19 tidak terjadi di lingkungan KPK.

Penulis : Johannes Mangihot

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:10
JPU MENUNTUT DJOKO TJANDRA 2 TAHUN PENJARA ATAS KASUS SURAT JALAN PALSU   FACEBOOK AKAN HAPUS KLAIM PALSU SOAL VAKSIN KORONA   SEBANYAK 5 WARGA KARAWANG POSITIF KORONA TERPAKSA ISOLASI MANDIRI DI RUMAH KARENA RS & HOTEL RUJUKAN PENUH   PULUHAN PEGAWAI TEMPAT HIBURAN DI KOTA BEKASI MELAKUKAN TES CEPAT DAN USAP KORONA DI STADION PATRIOT CANDRABHAGA   LION AIR DISOMASI DUA MANTAN PILOTNYA KARENA BELUM BAYAR GAJI POKOK, TUNJANGAN, DAN PESANGON SEJAK 8 JUNI 2020   HASIL AUDIT BPK: HINGGA 31 DESEMBER 2019, TOTAL UTANG LAPINDO BRANTAS & MINARAK KE PEMERINTAH SEBESAR RP 1,91 T   KEMENKEU IZINKAN PT MINARAK LAPINDO JAYA BAYAR UTANG MELALUI ASET   PETISI PERIHAL PENOLAKAN KENAIKAN GAJI DPRD DKI JAKARTA 2021 MUNCUL DI SITUS CHANGE.ORG   KPU JAMIN DISTRIBUSI LOGISTIK LANCAR JELANG PILKADA DEPOK 9 DESEMBER 2020   KPK: 62% CALON KEPALA DAERAH PETAHANA KEKAYAANNYA BERTAMBAH LEBIH DARI RP 1 MILIAR SELAMA MENJABAT   KPK SEBUT 45% DARI TOTAL CALON KEPALA DAERAH DALAM PILKADA 2020 BERLATAR BELAKANG PENGUSAHA   BAWASLU MINTA KPU SEGERA DISTRIBUSIKAN LOGISTIK APD KE PETUGAS KPPS   BAWASLU TINGKATKAN PENGAWASAN SAAT MASA TENANG PILKADA 2020   PRESIDEN JOKOWI TETAPKAN MODAL AWAL PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN BANK TANAH DARI APBN SEBESAR RP 5 TRILIUN