Kompas TV nasional pilkada serentak

Kajian KPK 82% Cakada Didanai Sponsor, Mahfud MD Sebut Permainan Cukong

Sabtu, 12 September 2020 | 06:10 WIB
kajian-kpk-82-cakada-didanai-sponsor-mahfud-md-sebut-permainan-cukong
Ilustrasi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kajian yang telah dimiliki institusinya, bahwa sebagian besar calon kepala daerah peserta Pilkada didanai oleh sponsor.

Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam diskusi virtual bertema "Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi" yang digelar oleh Pusako FH Universitas Andalas secara virtual, Jumat (11/9/2020).

"Dalam kajian KPK sebelumnya, ada sekitar 82 persen calon kada (kepala daerah) didanai oleh sponsor, tidak didanai oleh pribadinya. Itu menunjukkan akan adanya aliran-aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah," kata Ghufron.

Oleh karena itu, kata Ghufron, KPK memberi rekomendasi perlunya kerja sama dan koordinasi dengan PPATK dalam penyelenggaraan Pilkada. Karena PPATK memiliki kemampuan untuk menelusuri transaksi-transaksi keuangan para calon kepala daerah yang memungkinan terjadinya money politics.

Baca Juga: 72 Petahana Langgar Protokol Kesehatan di Tahapan Pilkada 2020, Ini Daftarnya

Menko Polhukam Mahfud MD yang juga menjadi narasumber dalam diskusi virtual itu, mengakui keberadaan sponsor yang disebutnya sebagai cukong. Menurutnya, permainan percukongan ini merupakan kelemahan Pilkada langsung.

Dituturkan Mahfud MD, pada tahun 2012 silam, KPK, KPU, Mendagri, MK, Kemenko Polhukam pernah terlibat dalam sebuah diskusi yang berangkat pada keprihatinan bahwa Pilkada langsung itu menimbulkan masalah besar. Maraknya korupsi yang semakin besar.

Saat itu Mahfud mengaku memiliki 12 catatan kelemahan-kelemahan pilkada langsung.

"Antara lain pemalsuan surat-surat, teror terhadap pemilih, penyalahgunaan jabatan, penyuapan antar pejabat, penyuapan dari cukong, penyuapan dari calon kepada pemilih yang kita kenal politik uang, dan sebagainya. Pada waktu itu dianggap sudah sangat merusak," tuturnya.

Penyuapan dari cukong ini yang melahirkan korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan ini, lanjut Mahfud, lebih berbahaya daripada korupsi uang. Korupsi uang bisa dihitung, namun tidak bagi korupsi kebijakan.

Penulis : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:34
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19