Kompas TV bisnis kompas bisnis

Memungut Pajak Digital, Potensi Pemasukan Rp 5 Triliun Lebih

Jumat, 11 September 2020 | 14:48 WIB

KOMPAS.TV - Demi menambah pundi-pundi pendapatan negara, pemerintah terus mencari sektor apa saja yang bisa digali potensinya untuk penerimaan pajak.

Sektor digital sudah diincar sejak beberapa tahun lalu. Dan tahun 2020 ini pemerintah merealisasikan keinginannya memungut pajak digital.

Sejak Agustus 2020, sudah ada yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 10 persen dan terbagi dalam tiga gelombang.

Perusahaan yang dikenai pajak sangat erat dengan kehidupan masyarakat modern saat ini. Mulai dari perusahaan layanan streaming film dan musik, media sosial, layanan rapat online, hingga belanja online.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan sebenarnya kebijakan pajak ini sudah dilakukan sejak lama. Namun, dulu mekanismenya langsung ke konsumen.

Hal tersebut dianggap tidak efektif hingga sekarang sistemnya diubah pajak dipungut langsung ke perusahaan.

Penerimaan pajak digital ini berpotensi bisa menambah pemasukan negara di atas Rp 5 triliun.

Jangan lewatkan streaming Kompas TV live 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live agar kamu semua tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia.

Penulis : Christandi Dimas


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Gunakan Obat Tidur Ayah Cabuli Anak

Selasa, 26 Januari 2021 | 02:46 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
04:28
KASUS COVID-19 TERUS MENINGKAT, TAMAN NASIONAL KELIMUTU TUTUP SELAMA 14 HARI   KEMENHUB REALOKASI ANGGARAN 2021 SEBESAR RP 12,44 TRILIUN UNTUK PEMBELIAN VAKSIN COVID-19   POLISI: PEMBUAT SURAT HASIL TES COVID-19 PALSU TIMBULKAN KLASTER COVID-19 DI PESAWAT   PEMKOT BOGOR SEDIAKAN RUMAH SAKIT DARURAT BAGI PASIEN COVID-19 YANG BERGEJALA RINGAN DENGAN KOMORBID   MENDAGRI TITO KARNAVIAN APRESIASI MENKES BUDI GUNADI GUNAKAN DATA KPU UNTUK BASIS DATA PROGRAM VAKSINASI   BARESKRIM POLRI MASIH PROSES LAPORAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII TERHADAP RIZIEQ SHIHAB SOAL LAHAN PESANTREN   POLISI SEBUT PERUMAHAN DI LOKASI LONGSOR SUMEDANG, JABAR, YANG TEWASKAN 40 ORANG LANGGAR ATURAN   JUBIR SATGAS: KASUS COVID-19 HAMPIR CAPAI 1 JUTA, TETAPI KESEMBUHAN MELEBIHI 80 PERSEN   KOORDINATOR RSD WISMA ATLET: SEBANYAK 582 TENAGA KESEHATAN SUDAH DISUNTIK VAKSIN COVID-19   KASUS COVID-19 MENINGKAT, PEMKOT BEKASI PERPANJANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT HINGGA 30 HARI   KEMENKO PEREKONOMIAN: PEMERINTAH PERTIMBANGKAN VAKSINASI MANDIRI OLEH PERUSAHAAN, ASAL TIDAK BEBANI KARYAWAN   WAKIL KETUA DPRD DKI MOHAMAD TAUFIK MINTA GUBERNUR ANIES BASWEDAN SEGERA TUNJUK PEJABAT SEBAGAI WALKOT JAKSEL   KASUS SUAP BANSOS, KPK DALAMI PEMBERIAN UANG KE DIRJEN LINJAMSOS DAN PIHAK LAIN DI KEMENSOS   KPK: HASIL AUDIT BPKP DIPERLUKAN UNTUK MEMVERIFIKASI KEWAJARAN HARGA BANSOS YANG DIBERIKAN KE MASYARAKAT