Jokowi: Pelanggaran Protokol Covid-19 Tak Bisa Dibiarkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo memberikan perhatian lebih terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan sejumlah pasangan calon dalam pilkada tahun ini.

Salah satu yang jadi sorotan presiden, adalah gelaran konser deklarasi salah satu paslon yang dihadiri oleh ribuan orang.

Dalam rapat terbatas di Istana Negara, presiden mengaku mengikuti perkembangan Pilkada.

Presiden menegaskan, tak ingin lagi ada konser deklarasi Paslon Pilkada yang disebutnya dihadiri ribuan orang.

Presiden berpesan, Pilkada 2020 tetap harus dilakukan dalam situasi pandemi. Sebab belum ada satu pun negara yang mengetahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

Sementara itu, pandemi Covid-19 hingga saat ini belum menemukan titik terang. Pengujian vaksin masih dalam tahap uji klinis tahap 3.

Artinya, jika pengujian tahap tiga ini berhasil, diperkirakan pada Januari 2021 mendatang, vaksin tersebut baru bisa diberikan kepada masyarakat.

Belum ada yang tahu pasti kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir.

Sementara itu, 2020 adalah tahun  penting bagi demokrasi Indonesia, dimana Pemilihan Kepala Daerah serentak dilakukan di sebagian wilayah Indonesia.

Meski demikian, Presiden Jokowi memastikan pilkada serentak harus tetap dilakukan.

"Penyelenggaraan Pilkada harus tetap dilakukan, dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena kita tidak tahu, dan negara mana pun tidak tahu kapan pandemi ini berakhir", ujar Jokowi saat memberikan pengarahan di saat rapat terbatas (8/9).

Pelaksanaan Pilkada serentak harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, baik itu saat kampanye, maupun pemilihan langsung. 

Ia memerintahkan jajaran bawahannya untuk terus aktif mengingatkan masyarakat agar melaksanakan protokol kesehatan. 

"Oleh karena itu penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan dengan normal baru dengan cara baru", ungkapnya.