Ganjil Genap Penumpang Transportasi Membludak, Kantor Kena Kritik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua satgas penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta Pemprov DKI untuk mengevaluasi kebijakan ganjil-genap karena berpotensi meningkatkan kerumuman.

Pemprov DKI sejauh ini tetap berpendapat, ganjil-genap menjadi cara untuk mengurangi penyabaran Covid-19.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia wilayah Jakarta, Tory Darmantoro, berpendapat jika transportasi merupakan kebutuhan turunan, masyarakat tak memiliki pilihan lain selain menggunakan transportasi umum di tengah penerapan ganjil genap.

"Kan yang memaksa mereka masuk kantor yang punya kantor, kalau yang punya kantor bilang ya sekarang ada ganjil genap, yang mobilnya genap nggak usah masuk karena ini hari ganjil, begitu sebaliknya. Masyarakat yang harus masuk kantor ada opsi. Karena masyarakat nggak ada opsi, makanya dia menggunakan angkutan umum," ungkapnya.

Ia juga mengatakan ada dan tidaknya corona, Jakarta sudah gawat kemacetan dan membutuhkan ganjil genap.

Sementara Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan, berpendapat jika ganjil genap tak perlu diterapkan dan menyebut PSBB lebih efektif.

"Saya lebih condong seperti pemprov Tangerang, kembali lagi ke PSBB. Karena yang dibutuhkan PSBB nya," ujarnya.

Untuk mengupas polemik kebijakan ganjil-genap di Jakarta.

Simak ulasan selengkapnya bersama dengan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia wilayah Jakarta, Tory Darmantoro, dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan.