Kompas TV nasional hukum

Novel Baswedan Kritik Penegakan Hukum di Era Jokowi, Bisa Diatur Cukong dan Kelompok Oligarki

Minggu, 6 September 2020 | 04:45 WIB
novel-baswedan-kritik-penegakan-hukum-di-era-jokowi-bisa-diatur-cukong-dan-kelompok-oligarki
Novel Baswedan memberi keterangan di depan kediamannya, Jumat (7/2/2020) pagi. (Sumber: (KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARI))

JAKARTA, KOMPAS TV - Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengkritik soal penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut dia, penegakan hukum saat ini buruk. Sebab, pemerintahan sekarang tak memprioritaskan ihwal penegakan hukum.

Karena sebab itulah, Novel menilai bahwa hal tersebut menjadi perusak tatanan penegakan hukum. Bahkan hal ini terjadi bukan saja di tingkat nasional, tapi juga di level daerah.

"Penegakan hukum saat ini bahkan bisa diatur. Mohon maaf, oleh cukong, kelompok oligarki. Jadi, suatu kasus yang nyata, bisa diputar sedemikian balik," kata Novel pada acara webinar, Sabtu (5/9/2020).

Baca Juga: Novel Baswedan: Rezim Ini Melemahkan KPK!

Novel mengungkapkan, adanya pemilihan kepala daerah atau Pilkada dalam waktu dekat atau pada Desember 2020 mendatang berpotensi terjadinya praktik politik uang.

Hal tersebut sangat mungkin dilakukan oleh para calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2020 untuk mendulang suara, termasuk kepala daerah yang tengah menjabat atau petahana.

Penulis : Tito Dirhantoro


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:24
PM BORIS JOHNSON: VARIAN BARU COVID-19 DARI INGGRIS BERPOTENSI LEBIH MEMATIKAN   PEMKAB SLEMAN PULANGKAN PENGUNGSI AKIBAT AKTIVITAS GUNUNG MERAPI PADA 26 JANUARI 2021   POLDA ACEH SEBUT 5 TERDUGA TERORIS MASIH JALANI PEMERIKSAAN SEBELUM DIBAWA KE MABES POLRI   DENSUS 88 SITA BUKU KAJIAN ISIS DAN DOKUMEN BERISI ANCAMAN TARGET TEROR DARI PENANGKAPAN 5 TERDUGA TERORIS DI ACEH   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO SEBUT ASN YANG TERBUKTI MENJADI TERORIS AKAN DIPECAT   POLDA METRO JAYA TARGETKAN 100 KAMERA TILANG ELEKTRONIK TERPASANG PADA 2021   KPAI MENILAI KEGIATAN BELAJAR JARAK JAUH MENCIPTAKAN KESENJANGAN ANTARMURID UNTUK DAPAT MENGAKSES PENDIDIKAN   MENKO KEMARITIMAN DAN INVESTASI LUHUT PANDJAITAN JADI KANDIDAT TUNGGAL KETUM PB PASI 2021-2025   BMKG MINTA MASYARAKAT WASPADAI POTENSI CUACA EKSTREM HINGGA FEBRUARI 2021   DRAF UU PEMILU MENGATUR LARANGAN BAGI MANTAN ANGGOTA HTI MENJADI CALON PESERTA DI PILKADA, PILEG, DAN PILPRES    DRAF UU PEMILU MENGATUR PILKADA 2022 BISA DITUNDA JIKA TERJADI BENCANA ALAM DAN NONALAM   SATGAS PENANGANAN COVID-19 SEBUT WHO KEMBALI MENEGASKAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MASKER CEGAH PENULARAN COVID-19   WAKETUM PAN YANDRI SUSANTO TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19 DAN JALANI ISOLASI MANDIRI   KETUA RISET UJI KLINIS VAKSIN MENGATAKAN 7 DARI 1.820 PESERTA UJI KLINIS POSITIF COVID-19