Kompas TV nasional hukum

Polri: Ganja Bukan untuk Kesehatan, Kepmentan Nomor 104 Bertentangan dengan UU Narkotika

Sabtu, 29 Agustus 2020 | 17:50 WIB
polri-ganja-bukan-untuk-kesehatan-kepmentan-nomor-104-bertentangan-dengan-uu-narkotika
Ilustrasi lintingan ganja (Sumber: Pixabay)

JAKARTA, KOMPAS TV - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian memasukkan ganja sebagai komoditas tanaman obat.

Terkait hal itu, Polri kemudian meresponsnya bahwa tak ada ketentuan hukum soal ganja masuk sebagai komoditas tanaman obat.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Siregar mengungkapkan alasannya, bahwa ganja dan hasil turunannya termasuk dalam jenis narkoba golongan I.

Baca Juga: Ganja Jadi Tanaman Obat, Begini Penjelasan Kementerian Pertanian

“Ganja hanya diperkenankan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan. Bukan untuk kepentingan kesehatan," kata Krisno di Jakarta pada Sabtu (29/8/2020).

Selain itu, Krisno menambahkan, belum ada ketentuan hukum di Indonesia yang melegalkan ganja atau tanaman ganja sebagai obat. 

Karena itu, Krisno menilai Keputusan Menteri Pertanian tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Editor : Tito Dirhantoro

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:50
GUBERNUR JATENG MINTA PENGELOLA BIOSKOP TUNDA OPERASI JIKA BELUM SIAP TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT   PDAM TIRTA AMERTA BLORA BERHENTI SUPLAI AIR BERSIH KE 12.000 SAMBUNGAN RUMAH AKIBAT SUNGAI BENGAWAN SOLO MENGHITAM   PERKANTORAN SWASTA DI BIDANG JASA KEUANGAN DI TIPES, SOLO, DITUTUP SEMENTARA KARENA 13 PEGAWAI POSITIF KORONA   PEMBUKAAN KEMBALI TEMPAT WISATA AIR DI KLATEN, JATENG, DI TENGAH PANDEMI KORONA TUNGGU SK BUPATI   JASA MARGA TARGETKAN PENDAPATAN BISNIS NON-TOL SENILAI RP 268,5 MILIAR HINGGA AKHIR 2020   SATPOL PP JAKARTA PUSAT MENINDAK 2.078 PELANGGAR YANG TIDAK MENGGUNAKAN MASKER SELAMA PSBB TRANSISI   GUBERNUR SUMBAR ANCAM ASN YANG LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DIKURANGI TUNJANGANNYA & DITUNDA KENAIKAN PANGKATNYA   KEMENKOMINFO BERKOLABORASI DENGAN 108 ORGANISASI GUNA BERI LITERASI RUANG DIGITAL BAGI MASYARAKAT   KPK DALAMI PERAN MANTAN DIRUT PERCETAKAN NEGARA ISNU EDHI WIJAYA DALAM KASUS KTP-EL   TGPF INTAN JAYA AKAN SERAHKAN HASIL INVESTIGASI LAPANGAN KE MENKO POLHUKAM MAHFUD MD PADA RABU, 21 OKTOBER 2020   KONTRAS: ADA 158 PELANGGARAN TERHADAP KEBEBASAN SIPIL DALAM 1 TAHUN PERTAMA PEMERINTAHAN JOKOWI-MA'RUF   KOMISIONER KPU HASYIM ASY'ARI MINTA PERSONEL KPU-BAWASLU BEKERJA SESUAI TUGAS & WEWENANG, BUKAN LAMPAUI KEWENANGAN   PEMERINTAH: HINGGA 19 OKTOBER 2020, JUMLAH SPESIMEN KORONA YANG DIPERIKSA MENCAPAI 4.092.595 SPESIMEN   HINGGA 19 OKTOBER 2020, JUMLAH SUSPEK KORONA DI INDONESIA MENCAPAI 162.410 ORANG