Kompas TV bisnis kebijakan

Presiden Jokowi: Kalau Bantuan Rp 2,4 Juta Masih Kurang, Minta Tambahan ke Bank

Jumat, 28 Agustus 2020 | 23:01 WIB
presiden-jokowi-kalau-bantuan-rp-2-4-juta-masih-kurang-minta-tambahan-ke-bank
Presiden Jokowi memberikan sambutan secara virtual dalam kongres luar biasa Partai Gerindra, Sabtu (8/8/2020). (Sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden.)

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap bantuan produktif sebesar Rp 2,4 juta dari pemerintah bisa membantu para pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Namun, jika bantuan itu dirasa masih kurang, Jokowi mempersilakan para pelaku usaha yang sudah mendapat bantuan untuk mengajukan pinjaman ke bank.

"Kalau bapak dan ibu masih kurang kan sekarang punya nomor rekening di bank. Kalau nanti kurang, minta tambahan ke bank, tapi pinjam," kata Jokowi saat memberikan bantuan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Jumat (28/8/2020).

Baca Juga: Demi Bansos 2,4 Juta Rupiah, Ratusan Pelaku UMKM Rela Antre Panjang

Jokowi menyebutkan, bantuan Rp 2,4 juta ini nantinya diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Tanah Air.

Mekanisme penyalurannya langsung ditransfer ke rekening milik para pelaku usaha. Ia berharap, dengan bantuan ini, bisnis para pelaku usaha mikro dan kecil bisa berkembang.

"Kalau nanti usahanya berkembang, silakan minta tambahan ke bank. Kalau ini Bank BRI ya Bank BRI, Bank Mandiri ya Bank Mandiri, Bank BNI ya bank BNI. Tapi, pinjam kalau yang untuk tambahan," kata Jokowi.

Editor : Tito Dirhantoro

1
2
3



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Pelabuhan Sanur Ramai

Jumat, 30 Oktober 2020 | 11:16 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
11:22
KPK AJAK MASYARAKAT PILIH CALON KEPALA DAERAH YANG JUJUR DAN BERINTEGRITAS DALAM PILKADA 2020   KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DORONG PEMULIHAN EKONOMI SEKTOR TRANSPORTASI   MENKO POLHUKAM: PERLU SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK WUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH   MENKUMHAM YASONNA LAOLY TEGASKAN PENTINGNYA REVOLUSI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK   BPOM SEBUT TAK KESAMPINGKAN ASPEK KEAMANAN, KHASIAT, DAN MUTU DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN VAKSIN COVID-19   SATGAS COVID-19 INDRAMAYU TERBITKAN ATURAN PROTOKOL KESEHATAN SELAMA MASA PILKADA 2020   KKP SEBUT TELAH MELATIH 47.000 ORANG DALAM SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: IZIN USAHA PENGOLAHAN KOMODITAS PERIKANAN SEMAKIN MUDAH DAN CEPAT   CEGAH PRAKTIK PENYIMPANGAN KOPERASI, KEMENKOP DAN UKM MULAI TERAPKAN REFORMASI SISTEM PENGAWASAN KOPERASI   BAWASLU RIAU AWASI KETAT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SAAT KAMPANYE   PT PUPUK INDONESIA TELAH SALURKAN 69 JUTA TON PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: APLIKASI SIPETAK UNTUK MENINGKATKAN AKURASI DATA PENGELOLAAN TAMBAK   MENKOMINFO: HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI INDONESIA MEMILIKI BATAS YANG HARUS DIPATUHI   SATGAS COVID-19 LUNCURKAN SISTEM BERSATU LAWAN COVID-19 UNTUK OPTIMALKAN OPERASI YUSTISI