Jokowi Minta Hukum Jangan untuk Menakuti Eksekutif dan Masyarakat: Ini Musuh Negara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kinerja aparat penegak huku. Dia meminta aparat penegak hukum tidak menakut-nakuti pejabat eksekutif dengan peraturan hukum.

Terlebih, kata Jokowi, banyak aturan hukum yang belum sinkron di Indonesia.

Baca Juga: Rocky Gerung: Luhut Masalah Utama di Kabinet Jokowi, Tapi Kenapa Tak Bisa Digoyah?

"Saya sampaikan berkali-kali. Jangan pernah memanfaatkan hukum yang belum sinkron ini untuk menakuti eksekutif. Untuk menakuti pengusaha dan masyarakat," kata Jokowi saat membuka Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020), dikutip dari Kompas.com.

Ia pun mengatakan, pemerintah dan DPR terus berupaya menyinkronkan peraturan yang tumpang tindih, khususnya dalam hal perizinan.

Jokowi juga mengatakan kepada seluruh aparat penegak hukum dan kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut agar memberi masukan kepadanya jika ada aturan yang tumpang tindih.

Baca Juga: Mensesneg: Kami Terkejut Dengar Kabar Ada 18 Menteri di Reshuffle Presiden Jokowi

Presiden menambahkan, jangan sampai ada aparat penegak hukum yang memanfaatkan aturan untuk mencari keuntungan ekonomi.

Menurut dia, hal tersebut akan menghambat percepatan pembangunan di Indonesia.

"Penyalahgunaan untuk menakuti inilah yang membahayakan agenda pembagunan nasional yang seharusnya bisa kita kerjakan dengan cepat kemudian menjadi lamban karena adanya ketakutan itu," ujar Jokowi.

"Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan ini adalah musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini," kata Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Minta Pejabat Tidak Sembarangan Bicara Tentang Covid-19