Kompas TV nasional berita kompas tv

ICW Kritik Dana 'Influencer', Kominfo: Kami Punya Pelatihan untuk Influencer

Sabtu, 22 Agustus 2020 | 10:25 WIB

KOMPAS.TV - Lembaga pemantau korupsi, ICW, menyebut pemerintah telah menghabiskan 90,45 miliar rupiah untuk aktivitas digital yang melibatkan influencer atau pemengaruh.

ICW mencatat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapat anggaran belanja terbesar untuk penggunaan jasa influencer, mencapai 77,66 miliar rupiah.

Disusul Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan 10,83 miliar rupiah.

Lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1,6 miliar rupiah.

Kementerian perhubungan 195,8 juta rupiah dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan anggaran 150 juta rupiah.

Peneliti ICW,  Egi Primyogha khawatir peningkatan penggunaan jasa inluencer akan membuat pemerintah terbiasa mengambil jalan pintas untuk memengaruhi opini publik terkat kebijakan yang kontroversial.

Sementara ketua YLBHI, Asfinawati mengatakan, pengerahan influencer dapat pengaruhi publik apabila informasi yang dipublikasikan bayaran, bukan pendapat pribadi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Ardian membantah temuan ICW itu.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki kanal-kanal resmi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menteri Kominfo, Johnny G Plate mengaku tak mengetahui temuan ICW itu.

Namun menurut Plate, kementeriannya memiliki program pelatihan agar peserta memiliki kemampuan influencer yang baik.

Setiap kementerian dan lembaga harus mengoptimalkan peran kehumasan dalam melakukan sosialisasi kebijakan.

Sehingga masyarakat bisa mendapat informasi yang lengkap dan bisa dipercaya.

Editor : Dea Davina



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:35
WEBINAR KOMPAS INSTITUTE "INVESTASI KALA RESESI" BERSAMA MOHAMAD ANDOKO. DAFTAR DI INSTITUTE.KOMPAS.ID   KETUA MPR BAMBANG SOESATYO TERIMA ANUGERAH “RISING STAR OF DEMOCRACY”   MAKI NILAI VONIS PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM KASUS KORUPSI DI ASURANSI JIWASRAYA BISA BERI EFEK JERA BAGI KORUPTOR   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: IZIN USAHA PENGOLAHAN KOMODITAS PERIKANAN SEMAKIN MUDAH DAN CEPAT   SATGAS COVID-19 LUNCURKAN SISTEM PEMANTAU KEPATUHAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA ”REAL-TIME”   SATGAS COVID-19 LUNCURKAN SISTEM BERSATU LAWAN COVID-19 UNTUK OPTIMALKAN OPERASI YUSTISI   CEGAH PRAKTIK PENYIMPANGAN KOPERASI, KEMENKOP DAN UKM MULAI TERAPKAN REFORMASI SISTEM PENGAWASAN KOPERASI   BAWASLU RIAU AWASI KETAT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SAAT KAMPANYE   PT PUPUK INDONESIA TELAH SALURKAN 69 JUTA TON PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: APLIKASI SIPETAK UNTUK MENINGKATKAN AKURASI DATA PENGELOLAAN TAMBAK   KEPALA PUSKESMAS KELURAHAN PISANGAN MINTA 103 WNA PENCARI SUAKA YANG MENUNGGU HASIL TES USAP ISOLASI MANDIRI   MENKOMINFO: HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI INDONESIA MEMILIKI BATAS YANG HARUS DIPATUHI   POLRI SEBUT OPERASI YUSTISI EFEKTIF TERTIBKAN MASYARAKAT PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   MENLU RETNO MARSUDI DORONG PERUSAHAAN AMERIKA SERIKAT BERINVESTASI DI INDONESIA