Kompas TV nasional berita kompas tv

KAMI Kritik Pemerintah Soal Oligarki, PPP: Boleh Kritik & Berpendapat, Tapi Harus Pakai Data

Rabu, 19 Agustus 2020 | 23:31 WIB

KOMPAS.TV - Wakil Sekertaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Badoiwi, mempertanyakan, tudingan praktik oligarki kekuasaan yang dilontarkan Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo pada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)

Menurut Baidowi, mengkritik dan berpendapat adalah hak setiap warga negara. Namun setiap pernyataan harus diiringi dengan data.

Baidowi menilai, tudingan Gatot mentah. Pasalnya menurut Baidowi, saat ini pemerintahan tak hanya dikelola oleh sekolompok pihak.

Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai keterlibatan Gatot Nurmantyo di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, terkait dengan keinginannya maju di Pilpres 2024.

Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, keinginan Gatot tersebut adalah haknya sebagai warga negara.

Namun menurutnya, akan lebih baik jika Gatot maju dalam pilpres 2024 melalui jalur partai.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengklaim gerakan ini didukung oleh 150 tokoh. Dari nama tokoh yang hadir ada satu nama yang mencuat yakni Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo hadir dan berpidato dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada 18 agustus 2020 di tugu proklamasi .

Gatot Nurmantyo duduk sebagai presidium KAMI .

Selain Gatot, Ketua Presidium juga dijabat Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin dan Rochmad Wahab ,
 

Editor : Anjani Nur Permatasari



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:41
KPK AJAK MASYARAKAT PILIH CALON KEPALA DAERAH YANG JUJUR DAN BERINTEGRITAS DALAM PILKADA 2020   KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DORONG PEMULIHAN EKONOMI SEKTOR TRANSPORTASI   MENKO POLHUKAM: PERLU SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK WUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH   MENKUMHAM YASONNA LAOLY TEGASKAN PENTINGNYA REVOLUSI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK   BPOM SEBUT TAK KESAMPINGKAN ASPEK KEAMANAN, KHASIAT, DAN MUTU DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN VAKSIN COVID-19   SATGAS COVID-19 INDRAMAYU TERBITKAN ATURAN PROTOKOL KESEHATAN SELAMA MASA PILKADA 2020   KKP SEBUT TELAH MELATIH 47.000 ORANG DALAM SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: IZIN USAHA PENGOLAHAN KOMODITAS PERIKANAN SEMAKIN MUDAH DAN CEPAT   CEGAH PRAKTIK PENYIMPANGAN KOPERASI, KEMENKOP DAN UKM MULAI TERAPKAN REFORMASI SISTEM PENGAWASAN KOPERASI   BAWASLU RIAU AWASI KETAT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SAAT KAMPANYE   PT PUPUK INDONESIA TELAH SALURKAN 69 JUTA TON PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: APLIKASI SIPETAK UNTUK MENINGKATKAN AKURASI DATA PENGELOLAAN TAMBAK   MENKOMINFO: HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI INDONESIA MEMILIKI BATAS YANG HARUS DIPATUHI   SATGAS COVID-19 LUNCURKAN SISTEM BERSATU LAWAN COVID-19 UNTUK OPTIMALKAN OPERASI YUSTISI