Kompas TV bisnis kompas bisnis

Mengkaji Anggaran Indonesia di Tahun 2021, Pemerintah akan 'Habis-Habisan' untuk Pemulihan Ekonomi

Kompas.tv - 18 Agustus 2020, 13:03 WIB

KOMPAS.TV - Pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Rem dan gas tetap di-injak, terutama untuk menyeimbangkan Pendapatan dan Belanja Negara.

Tetapi nasib ekonomi tahun depan tetap bergantung pada penanganan corona sekarang.

Jika angan-angan merdeka dari belenggu corona tercapai, pemerintah akan fokus mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021.

Pemerintah menetapkan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun depan 4,5 sampai 5,5 persen, inflasi kisaran 3 persen, nilai tukar 14.600 per dollar, dan harga minyak mentah Indonesia alias ICP, 45 dollar per barel.

Mengutip penjelasan pemerintah, percepatan pemulihan ekonomi semasa dan pasca pandemi harus didukung reformasi di semua jalur, terutama belanja dan pendapatan negara.

Tahun depan baik pendapatan dan belanja negara akan lebih besar dari proyeksi tahun ini, yaitu masing-masing 1.776,4 triliun dan 2.747,5 triliun rupiah.

Penerimaan pajak pada masa pemulihan ekonomi tahun 2021 akan tumbuh 5,5 persen. Pertumbuhan yang relatif rendah menurut kementerian keuangan.

Tetapi target-target pembangunan dan ambisi pemulihan ekonomi yang ditetapkan pemerintah dianggap terlalu optimistis. Ketidakpastian masih sangat tinggi selama penambahan kasus baru masih terjadi dan vaksin belum ditemukan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertahanan jadi 2 Pos Kementerian yang dapat anggaran terbesar di rancangan belanja tahun depan.

Naiknya anggaran infrastruktur jadi sinyal, tahun depan pemerintah mulai fokus pada investasi untuk memutar ekonomi

Anggaran di pos Kemenpupr tak hanya melulu soal pembangunan jalan tol, namun juga ada yang dianggarkan untuk pembangunan sekolah dan juga pembangunan rumah sakit, yang berarti masuk pos pendidikan dan kesehatan

Yang harus dicermati adalah Pos Kementerian Pertahanan yang memakan anggaran hingga 136 triliun rupiah

Pos ini punya potensi akan membuat defisit neraca perdagangan Indonesia semakin gendut, mengingat Indonesia belum mampu memproduksi alutsista sendiri dan masih bergantung pada impor

Efektifkah RAPBN yang diumumkan pekan lalu?  Kini kita akan ulas bersama Ekonom Bahana, Satria Sambiyantoro.



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x