Kompas TV nasional politik

Amnesty Sebut Tuntutan Pengembalian Beasiswa Veronica Koman adalah Intimidasi

Senin, 17 Agustus 2020 | 16:42 WIB
amnesty-sebut-tuntutan-pengembalian-beasiswa-veronica-koman-adalah-intimidasi
Aktivis HAM, Veronica Koman. (Sumber: Tribunnews)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tuntutan atau permintaan pengembalian beasiswa Veronica Koman oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bisa dikategorikan bentuk intimidasi.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/8/2020) lalu.

“Jika LPDP tidak memiliki alasan kuat untuk meminta pengembalian dana yang dapat dibuktikan secara hukum, kita percaya bahwa ini adalah bentuk intimidasi dan kriminalisasi untuk melemahkan Veronica dalam mengungkap pelanggaran HAM di Papua,” kata Usman, dikutip dari Kompas.com.

Intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia (HAM), kata Usman, sudah jelas merupakan pelanggaran HAM.

Baca Juga: Diminta Kembalikan Beasiswa Rp 773 Juta, Veronica Koman Singgung Sri Mulyani

Oleh karena itu, Amnesty International Indonesia dan Amnesty International Australia mendesak pemerintah Indonesia membatalkan sanksi finansial tersebut. 

Pemerintah Indonesia seharusnya mendukung Veronica dalam mengungkap isu-isu seputar HAM di Papua, bukan menjatuhi hukuman. 

Menurut Usman, dengan mengungkapkan dugaan pelanggaran HAM, Indonesia dinilai dapat menunjukkan komitmen dalam mengamalkan Pancasila.

LPDP Minta Veronica Koman Kembalikan Beasiswa
Pemerintah melalui LPDP Kementerian Keuangan, meminta aktivis HAM Veronica Koman mengembalikan uang beasiswa sebesar Rp773,87 juta yang telah dipergunakan untuk menempuh jenjang pendidikan master di Australia pada 2016. 

Alasan utama LPDP meminta kembali uang sebesar Rp773,87 juta karena Veronica tidak memenuhi kewajibannya untuk kembali dan berkarya di Indonesia.

Penulis : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:03
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19