Kompas TV klik360 cerita indonesia

KPK soal Ribut Mumtaz Raiz dan Nahwawi Pamolango di Pesawat

Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:02 WIB

JAKARTA, KOMPASTV - Komisi Pemberantasan Korupsi angkat bicara terkait insiden saat Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango menegur Mumtaz Rais dalam penerbangan di pesawat garuda.

KPK menegaskan, teguran yang disampaikan Nawawi bukan sebagai Wakil Pimpinan KPK, Namun lebih kepada sesama penumpang yang sama-sama berada dalam satu penerbangan.

PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut, perjalanan Nawawi dengan pesawat garuda rute Gorontalo- Makasar- Jakarta merupakan perjalanan dinas penugasan KPK.

Dalam video berisi kronologis yang disampaikan KPK disebutkan bahwa ketika ditegur karena menggunakan telepon saat pesawat mengisi bahan bakar, Mumtaz sempat bertanya balik kepada Nawawi

Muntaz bahkan menyatakan bahwa dirinya tengah bersama dengan salah satu Wakil Ketua Komisi III DPR.

“itikad baik direspon negatif bahkan sempat dibalas dengan pertanyaan kamu siapa dan bahwa yang bersangkutan sedang bersama dengan wakil ketua komisi III, Nahwawi Pamolango tidak tahu bicara dengan siapa namun tetap memutuskan untuk tetap mengingatkan,”ujar Ali Fikri

Namun demikian, Ali menegaskan Nawawi menegur dalam kapasitasnya sebagai sesama penumpang dan tidak terkait dengan jabatan sebagai Wakil Ketua KPK

Teguran tersebut juga bertujuan agar siapapun terlepas dari jabatannya harus tetap taat dalam prosedur keselamatan penerbangan.

sedang dalam perjalanan dinas penugasan kpk, posisi np lebih ke arah penumpang yang menegur agar menaati peraturan penerbangan, tidak peduli pejabat atau bukan, dan lebih pada aspek keselamatan penerbangan

“ini bukan masalah pribadi beliau, tapi lebih kepada keselamatan seluruh penumpang dalam penerbangan.”ujar Ali

Editor : Theo Reza



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:16
BANGUN 23 TITIK SUPER WIFI DI LABUAN BAJO, MENKOMINFO JOHNNY G PLATE SEBUT JANGKAUANNYA MENCAPAI RADIUS 500 METER   JAKSA AKUI MASIH SELIDIKI BERKAS PERKARA KASUS DUGAAN SUAP PENGHAPUSAN “RED NOTICE” DJOKO TJANDRA   KEMNAKER OPTIMISTIS “OMNIBUS LAW” RUU CIPTA KERJA AKAN MENGHADIRKAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PARA PEKERJA   KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA MINTA PRESIDEN JOKOWI MENGHENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA   KOMISI X DPR SEBUT KLASTER PENDIDIKAN DITARIK DARI RUU CIPTA KERJA KARENA BANYAK PENOLAKAN DARI BERBAGAI PIHAK   BADAN ANGGARAN DPR SEPAKAT RAPBN 2021 DIBAWA KE SIDANG PARIPURNA   KEMENPAREKRAF SIAPKAN SEJUMLAH STRATEGI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA   KOMISIONER KPU IMBAU SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT PILKADA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19   KAMPANYE PILKADA AKAN DIMULAI 26 SEPTEMBER 2020 DAN BERAKHIR PADA 5 DESEMBER 2020   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: 208 TEMPAT USAHA DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA KARENA LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LIBATKAN 26 RUMAH SAKIT SWASTA MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN COVID-19   MENTERI PPPA MINTA MASYARAKAT TETAP GUNAKAN MASKER DI RUMAH UNTUK CEGAH PENULARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KELUARGA   MENTERI PPPA SEBUT PIHAKNYA TENGAH MENYUSUN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUP KELUARGA   MENTERI AIRLANGGA HARTARTO: PEMERINTAH TENGAH MERANCANG PERPRES & PETA JALAN TERKAIT DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19