Kompas TV regional sosial

Pemprov DKI Jakarta Hapus 32 Titik Kawasan Khusus Pesepeda

Jumat, 14 Agustus 2020 | 13:38 WIB
pemprov-dki-jakarta-hapus-32-titik-kawasan-khusus-pesepeda
Kawasan Khusus Pesepeda (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus Kawasan Khusus Pesepeda yang berada di 32 tempat. Alasannya, banyaknya pelanggaran protokol kesehatan oleh pesepeda dan warga.

"Untuk sementara KKP kita tiadakan, sambil kami evaluasi untuk implementasi selanjutnya," terang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam siaran pers Pemprov DKI, Rabu (12/8/2020) lalu.

Baca Juga: 29 Titik Kawasan Khusus Pesepeda di Jakarta, Berikut Daftar Lengkapnya

Menurut Syafrin banyak warga yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker dan membuat kerumunan. Warga juga mengabaikan peringatan dan larangan petugas di Kawasan Khusus Pesepeda. 

"Ada juga warga yang sudah kami larang untuk berada di area KKP karena rentan penularan Covid-19, seperti lansia, anak-anak usia di bawah 9 tahun, dan para ibu hamil. Namun tetap kami temukan dengan berbagai alasan," jelas Syafrin.

Baca Juga: Pesepeda Meningkat, Buku Panduan Dibuat

Meski Kawasan Khusus Pesepeda ditiadakan, kata Syafrin, masyarakat yang ingin berolahraga di hari Minggu dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan Pemprov DKI.

Editor : Hariyanto Kurniawan

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:01
ITALIA PERPANJANG STATUS DARURAT COVID-19 HINGGA AKHIR JANUARI 2021    SATGAS PENANGANAN COVID-19 GANDENG PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA UNTUK PERKUAT SOSIALISASI PROTOKOL KESEHATAN   KEMENSOS BERI BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH SENILAI RP 466 JUTA KEPADA 87 KELUARGA KORBAN PUTING BELIUNG DI SUMUT   PRESIDEN JOKOWI INGIN LABUAN BAJO BETUL-BETUL MENJADI KAWASAN PREMIUM    PRESIDEN JOKOWI MINTA PELAKU USAHA KECIL TIDAK MENYERAH DAN TETAP SEMANGAT MESKI PANDEMI COVID-19   JUBIR SATGAS PENANGANAN COVID-19 SEBUT INDONESIA AJUKAN PERMOHONAN BANTUAN ALAT TES CEPAT BERBASIS ANTIGEN KE WHO   JUBIR SATGAS PENANGANAN COVID-19: JANGAN KUCILKAN PASIEN POSITIF, COVID-19 ADALAH PENYAKIT, BUKAN KUTUKAN   ANGGOTA KOMISI III ARSUL SANI SEBUT DPR DAN PEMERINTAH MULAI BAHAS RANCANGAN PERPRES PELIBATAN TNI ATASI TERORISME   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD: PEMERINTAH GUNAKAN PENDEKATAN KOMPREHENSIF, BUKAN PENDEKATAN KEAMANAN   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD MEMBANTAH PEMERINTAH TERAPKAN PENDEKATAN KEAMANAN DI PAPUA   PRESIDEN JOKOWI OPTIMISTIS PARIWISATA INDONESIA AKAN NORMAL KEMBALI SETELAH VAKSIN COVID-19 DISUNTIKKAN    KADIS KESEHATAN DKI: PEMPROV DKI SEDANG BERPROSES MENYIAPKAN 3 WISMA UNTUK TAMPUNG ORANG TANPA GEJALA COVID-19   KADIS KESEHATAN DKI SEBUT 53 PERSEN DARI TOTAL KASUS COVID-19 ADALAH PASIEN TANPA GEJALA   JUBIR SATGAS PENANGANAN COVID-19: BIAYA PASIEN COVID-19 DI RS NON-RUJUKAN TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH