Kompas TV nasional sapa indonesia

Teka-teki Skandal Dugaan Suap Jaksa Pinangki

Selasa, 11 Agustus 2020 | 23:30 WIB

KOMPAS.TV - Jaksa Pinangki merupakan jaksa yang diduga bertemu Djoko Tjandra pada saat masih buron. Pertemuan tersebut diduga terjadi di luar negeri.

Direktorat Penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampidus, Kejaksaan Agung, menaikkan status kasus dugaan tindak pidana terkait Jaksa Pinangki Sirna Malasari, ke tahap penyidikan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono mengatakan, peningkatan ke tahap menyidikan setelah ada bukti awal dugaan tindak pidana korupsi, terkait penerimaan hadiah atau janji dari Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra kini telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Mabes Polri. Aparat penegak hukum harus membongkar kasus ini, dan mengungkap pihak-pihak yang membantu pelarian Djoko Tjandra.

Barita Simanjuntak selaku Ketua Komisi Kejaksaan menanggapi terkait pemeriksaan seorang jaksa harus seizin dengan jaksa agung. Ia mengatakan bahwa pendoman ini merupakan penjabaran dari Pasal 8 Ayat 5 UU Tahun 2004.

Ini melihat untuk proteksi perlindungan martabat dan kehormatan profesi jaksa adalah hal yang wajar. Jaksa harus dijamin keselamatan, keamanan, dan kehormatannya dari proses hukum yang dikerjakannya.

Perlu dicatat, ini tidak bisa digunakan untuk oknum yang “nakal”. Perlindungan ini hanya untuk yang perlu integritas menegakan hukum dalam tugasnya.

Saksikan diskusi lengkapnya bersama Barita Simanjuntak selaku Ketua Komisi Kejaksaan dan Taufik Basari selaku Anggota Komisi III DPR (F-Partai Nasdem) di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV.

Baca Juga: Kasus Jaksa Pinangki Masih Dalam Pemeriksaan

Editor : Fransiska Wijayanti



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:22
BANGUN 23 TITIK SUPER WIFI DI LABUAN BAJO, MENKOMINFO JOHNNY G PLATE SEBUT JANGKAUANNYA MENCAPAI RADIUS 500 METER   JAKSA AKUI MASIH SELIDIKI BERKAS PERKARA KASUS DUGAAN SUAP PENGHAPUSAN “RED NOTICE” DJOKO TJANDRA   KEMNAKER OPTIMISTIS “OMNIBUS LAW” RUU CIPTA KERJA AKAN MENGHADIRKAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PARA PEKERJA   KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA MINTA PRESIDEN JOKOWI MENGHENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA   KOMISI X DPR SEBUT KLASTER PENDIDIKAN DITARIK DARI RUU CIPTA KERJA KARENA BANYAK PENOLAKAN DARI BERBAGAI PIHAK   BADAN ANGGARAN DPR SEPAKAT RAPBN 2021 DIBAWA KE SIDANG PARIPURNA   KEMENPAREKRAF SIAPKAN SEJUMLAH STRATEGI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA   KOMISIONER KPU IMBAU SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT PILKADA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19   KAMPANYE PILKADA AKAN DIMULAI 26 SEPTEMBER 2020 DAN BERAKHIR PADA 5 DESEMBER 2020   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: 208 TEMPAT USAHA DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA KARENA LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LIBATKAN 26 RUMAH SAKIT SWASTA MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN COVID-19   MENTERI PPPA MINTA MASYARAKAT TETAP GUNAKAN MASKER DI RUMAH UNTUK CEGAH PENULARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KELUARGA   MENTERI PPPA SEBUT PIHAKNYA TENGAH MENYUSUN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUP KELUARGA   MENTERI AIRLANGGA HARTARTO: PEMERINTAH TENGAH MERANCANG PERPRES & PETA JALAN TERKAIT DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19