Kompas TV nasional sosial

Gugatan Kenaikan BPJS Kesehatan Ditolak MA, KPCDI akan Tagih Janji DPR

Selasa, 11 Agustus 2020 | 10:17 WIB
gugatan-kenaikan-bpjs-kesehatan-ditolak-ma-kpcdi-akan-tagih-janji-dpr
Ilustrasi: Kantor BPJS Kesehatan Pamekasan ramai dikunjungi warga. MA Tolak Gugatan Kenaikan BPJS Kesehatan, KPCDI akan Tagih Janji DPR. (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan uji materi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Gugatan tersebut diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Sekretaris Jenderal KPCDI Petrus Hariyanto mengatakan, dengan ditolaknya gugatan ini, maka tertutup peluang untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui upaya hukum.

Baca Juga: MA Tolak Permohonan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan

Upaya lainnya, KPCDI akan menagih Komisi IX DPR RI yang sempat berjanji untuk meminta Kementerian Sosial memasukkan pasien cuci darah sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Hal tersebut agar pasien cuci darah tak terbebani dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Kalau langkah hukum sudah tidak bisa, paling tidak kami akan menagih janji Komisi IX waktu masih diketuai Dede Yusuf (Dede Yusuf Macan Effendi), bahwa akan meminta Kemensos memasukkan pasien cuci darah sebagai PBI," kata Petrus sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (10/8/2020).

Menurut Petrus, pihaknya juga bakal menggalang dukungan dari komunitas-komunitas lain yang terdampak kenaikan iuran ini.

KPCDI ingin mendorong pemerintah untuk menerbitkan Perpres yang pada pokoknya menurunkan iuran BPJS Kesehatan, disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

Penulis : Fadhilah





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:47
DIDUGA TERAFILIASI MILITER, 7 PERUSAHAAN TEKNOLOGI TIONGKOK KEMBALI MASUK DAFTAR HITAM PEMERINTAH AS   KEJATI PANGGIL EKS KETUA MK JIMLY ASSHIDDIQIE SEBAGAI SAKSI ATAS KASUS DUGAAN KORUPSI PROYEK MASJID SRIWIJAYA   CEGAH TERORISME, BNPT LIBATKAN PEMUKA AGAMA DALAM MEMBERIKAN EDUKASI KE KALANGAN MILENIAL   ANTISIPASI AKSI TEROR SAAT BULAN RAMADAN, POLISI AKAN MELAKUKAN PATROLI BERKALA DI LOKASI RAWAN   PP MUHAMMADIYAH TETAPKAN 1 RAMADAN 1442 H JATUH PADA SELASA, 13 APRIL 2021   KEMNAKER SEBUT ATURAN PEMBAYARAN THR AKAN TERBIT PEKAN DEPAN   TOTAL WNI POSITIF COVID-19 DI LUAR NEGERI ADALAH 4.193: 3.284 SEMBUH, 179 MENINGGAL DUNIA, DAN 730 DALAM PERAWATAN   WHO: 87 PERSEN DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19 DIKUASAI NEGARA-NEGARA KAYA   CEGAH KERUMUNAN DI TENGAH PANDEMI, PEMKOT TANGSEL LARANG WARGA GELAR PAWAI OBOR MENYAMBUT RAMADAN   DISHUB BELUM BERENCANA MENUTUP TERMINAL BEKASI TERKAIT LARANGAN MUDIK LEBARAN PADA 6-17 MEI 2021   PHRI SEBUT PEMPROV DKI AKAN UPAYAKAN VAKSINASI COVID-19 UNTUK PEGAWAI RESTORAN DAN HOTEL   WAPRES MA'RUF AMIN MINTA WARGA DI WILAYAH ZONA MERAH TETAP BERIBADAH DI RUMAH SELAMA BULAN RAMADAN   BMKG IMBAU WARGA WASPADA POTENSI GEMPA SUSULAN PASCAGEMPA BERMAGNITUDO 6,7 DI MALANG   BMKG SEBUT GEMPA BERMAGNITUDO 6,7 DI MALANG TERASA HINGGA KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN BANTUL