Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Babak Baru Pertarungan Djoko Tjandra, Polisi dan Otto Hasibuan di Era Jokowi - Opini Budiman Eps.19

Sabtu, 8 Agustus 2020 | 09:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penangkapan Djoko Tjandra bukanlah akhir dari kasusnya, tapi justru baru pertarungan awal. Perlawanan hukum antara Djoko Tjandra atau Joker dengan pemerintah.

Melihat perjalanan kasus itu, Joker adalah orang hebat. Dia punya jaringan hukum dan politik yang luas. Pertarungan hukum antara Joker dengan penegak hukum sudah terjadi sejak tahun 1999 dan hingga 2020. Sudah 21 tahun lebih.

Melintasi lima presiden, Presiden BJ Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Melewati lima ketua mahkamah agung, 11 jaksa agung ditambah 3 plt jaksa agung dan 13 kapolri.

Kasusnya belum selesai. Bukan main memang, sebuah perlawan hukum yang sangat lama, membutuhkan daya tahan yang luar biasa.

Penangkapan Joker oleh Polri di era Presiden Jokowi adalah awal pertarungan hukum yang tampaknya di panggung depan, dan pertarungan antara kelompok elite politik dan pertarungan antara para mafia hukum di panggung belakang. Kelihaian dan ketegasan aparat akan diuji.

Ada tiga pertarungan yang bakal terjadi? Pertarungan di depan dan pertarungan di panggung belakang yang mungkin tidak terlihat:

1.       Joker akan mengajukan PK. Diawali dengan mengganti pengacara, strategi  PK akan dijalankan. Ada  peluang hukum terbuka. Penetapan PN Jaksel yang tidak menerima PK—bukan berarti ditolak – bisa diajukan PK baru.

2.       Polri akan menjerat kembali Joker dan pengacaranya Anita Kolopaking dengan dugaan penggunaan surat palsu atau pasal lain. Termasuk soal gratifikasi, penjeratan dilakukan dengan melibatkan polri, advokat dan kemungkinan jaksa, polri dan advokat yang terlibat.

3.       Pembersihan ke dalam, advokat, polisi dan jaksa termasuk membersihkan para mafia hukum. Ini momentum baik untuk membersihkan jaringan pemain perkara, baik di mahkamah, peradilan, kepolisian dan kejaksaan. Jika memang mau bisa ditelusuri, siapa pembocoran Putusan MA, sehingga Joker bisa kabur duluan.

Penulis : Sadryna Evanalia


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:20
PEMBANGUNAN TOL INDRALAYA-PRABUMULIH TELAH MENCAPAI 25%, TARGET TUNTAS 2022   PEMKOT PEKANBARU, RIAU, AKAN TERAPKAN SEKOLAH TATAP MUKA PADA AWAL FEBRUARI 2021   SRI SULTAN HB X PECAT 2 ADIKNYA DARI JABATAN DI KERATON KARENA SUDAH TAK AKTIF SELAMA 5 TAHUN   MENKES BUDI GUNADI SADIKIN: INDONESIA TELAH MENGUNCI 600 JUTA DOSIS VAKSIN COVID-19   TIM SAR TERIMA 3 KANTONG SERPIHAN SRIWIJAYA AIR SJ-182 DARI TNI AL   SERAPAN APBN 2020 KEMENTERIAN PUPR SEBESAR RP 97,4 TRILIUN DARI TOTAL PAGU ANGGARAN RP 103,78 TRILIUN   KOMISI IV DPR MINTA BEA CUKAI HENTIKAN EKSPOR BENIH LOBSTER   TEMUI PIMPINAN KPK, MENPAREKRAF SANDIAGA UNO BAHAS KERJA SAMA PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN   KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI) PROYEKSIKAN 100.000 PEKERJA INDUSTRI BAJA TERANCAM TERKENA PHK   KRISIS AIR BERSIH DI DESA BESOWO, KEDIRI, TERJADI KARENA TEMPAT PENAMPUNGAN AIR DITERJANG BANJIR BANDANG   SEBANYAK 2.363 KELUARGA DI DESA BESOWO, KEDIRI, MENGALAMI KRISIS AIR BERSIH DALAM DUA PEKAN TERAKHIR   WALI KOTA DEPOK M IDRIS SETUJU USULAN SOAL PANDEMI KORONA JABODETABEK DITANGANI PEMERINTAH PUSAT   SIAGA BANJIR, PEMPROV DKI JAKARTA SIAPKAN 487 POMPA   PEMERINTAH PERSIAPKAN 33 HOTEL DI DKI UNTUK KEPERLUAN ISOLASI MANDIRI GRATIS BAGI PASIEN KORONA TANPA GEJALA